BNPT Perkuat Tata Kelola Deradikalisasi, Pastikan Pendampingan Mantan Napiter Berkelanjutan

kompas.tv
5 jam lalu
Cover Berita
Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat terhadap mantan Narapidana Terorisme, yang diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri pada 18-19 November 2026 di Jakarta. (Sumber: Dok. Humas BNPT)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Deradikalisasi menjadi program pencegahan bagi para mantan narapidana teroris (Napiter) agar tidak kembali terpapar paham ekstrimisme dan kembali ke kelompok teror. 

Hal tersebut membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat tata kelola pelaksanaan deradikalisasi.

Caranya dengan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemutakhiran data mantan Napiter serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan, langkah ini untuk memastikan intervensi deradikalisasi berjalan terpadu, tepat sasaran, dan berkesinambungan hingga proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

Eddy juga menekankan tiga langkah strategis yang menjadi perhatian seluruh anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD).

Baca Juga: BNPT Sebut Anak di Sejumlah Daerah Terpapar Paham Radikal, Didoktrin dari Game Online

TKPD merupakan forum koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan instansi terkait untuk menyelaraskan informasi, memetakan kontribusi program, memperjelas pembagian peran, serta merumuskan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Pertama, meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Kedua, melakukan pendataan ulang serta pemetaan mantan napiter secara akurat.

"Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan," ujar eddy dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026). 

Di sisi lain, Eddy juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). 

Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dapat menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas.

Kesinambungan Deradikalisasi

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej menilai deradikalisasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga.

Selain BNPT, peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, serta unsur masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses deradikalisasi.

"Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Khariroh Maknunah menekankan pentingnya kesinambungan deradikalisasi dari hulu hingga hilir. 

Baca Juga: BNPT Usung 111 Target Aksi untuk Cegah Ekstremisme hingga 2029

Mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan narapidana terorisme, hingga pendampingan setelah mereka kembali ke masyarakat. YPP berkomitmen mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 dalam setiap tahapan tersebut. 

Identifikasi dan Pembinaan

Sebagai langkah konkret, rapat koordinasi TKPD membahas dua klaster utama. 

Pertama, klaster identifikasi yang berfokus penyelarasan alat ukur dan asesmen, indikator penilaian, serta pemetaan dan validasi data mantan Napiter.

Penguatan aspek ini diperlukan agar kebutuhan dan perkembangan setiap individu dapat diidentifikasi sebagai dasar penentuan program intervensi.

Baca Juga: BNPT Ungkap 112 Anak Terpapar Radikalisme lewat Game Online dan Media Sosial Sepanjang 2025

Kedua, klaster pembinaan yang membahas integrasi program lintas instansi. 

Klaster ini meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, perlindungan dan pemberdayaan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

Melalui penguatan kedua klaster tersebut, TKPD diharapkan mampu mendorong pelaksanaan deradikalisasi yang lebih terarah. 

Mulai dari identifikasi kebutuhan, penyelarasan intervensi, hingga pemantauan keberlanjutan program. 

Pendekatan ini juga menempatkan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses reintegrasi sosial mantan Napiter.

 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV

Tag
  • deradikalisasi
  • napiter
  • narapidana teroris
  • teroris
  • terorisme
  • bnpt
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Reuni IKA 83 SMASA Jember Gelar Pemilihan Pengurus Baru
• 17 jam lalueranasional.com
thumb
Viral Pendaki Difabel RI Foto Bareng Atlet MMA Islam Makhachev di Gunung Rusia
• 3 jam laludetik.com
thumb
Prakiraan Cuaca Sulsel 20 November 2026: Makassar, Gowa dan Luwu Diguyur Hujan
• 20 jam laluharianfajar
thumb
Ditahan di Sel Isolasi, Ammar Zoni Disebut Terancam Alami Lumpuh
• 14 jam lalucumicumi.com
thumb
Banjir Bandang Lebak: 1 Warga Badui Ditemukan Meninggal
• 16 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.