Pemprov DKI Siapkan Bantuan Transportasi hingga Biaya Pendidikan 2027

idxchannel.com
5 jam lalu
Cover Berita

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027, senilai Rp6.136.941.

Pemprov DKI Siapkan Bantuan Transportasi hingga Biaya Pendidikan 2027

IDXChannel - Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Bantuan tersebut dimulai dari layanan transportasi hingga biaya pendidikan.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 1270 tahun 2026, yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tertanggal 10 November 2026. 

Baca Juga:
UMP DKI Jakarta Jadi Rp5,7 Juta, Pramono Benarkan Ada Tarik Menarik saat Pembahasan 

"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan kebijakan," tulis Kepgub dikutip Jumat (20/11/2026).

"Bantuan itu berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah; dan biaya personal pendidikan," sambungnya.

Baca Juga:
Ribuan Buruh Bakal Konvoi Sepeda Motor Gelar Demo di Istana, Tuntut Revisi UMP DKI 2026

Adapun bantuan ini dikhususkan bagai pekerja/buruh dengan KTP DKI Jakarta dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 kali UMP. Serta kriteria lainnya yang sesuai ketentuan berlaku. 

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027, senilai Rp6.136.941.

Baca Juga:
Tolak UMP 2027 Sebesar Rp6,1 Juta, Buruh Ancam Gugat ke PTUN


"Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2027 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp6.136.941,00," bunyi Kepgub tersebut.

Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan sanksi apabila perusahaan tidak membayarkan gaji pekerja di bawah UMP yang telah ditetapkan.

Baca Juga:
Pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jinping Hasilkan Deklarasi untuk Cegah Perang Nuklir

"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum keempat, dan diktum kelima dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Baca Juga:
Tok! Pramono Tetapkan UMP DKI Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,1 Juta

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Inovasi Riset Berdampak, Kemenag Gelar Expo Hilirisasi dan Kemitraan PTKIN di AICIS+ 2026
• 6 jam lalurepublika.co.id
thumb
IHSG Dibuka Melemah 0,81 Persen ke Level 5.152, Indeks LQ45 Turut Terkoreksi
• 18 jam lalupantau.com
thumb
DPR RI percepat pembahasan UU Perlindungan Anak demi cegah perundungan
• 6 jam laluantaranews.com
thumb
Kebut Perluasan MBG hingga 78 Juta Penerima Manfaat, Kepala BGN: Daerah 3T Jadi Prioritas
• 8 jam laluokezone.com
thumb
Profil Niken Salindry, Sinden Muda Asal Kediri yang Enggan Posting Wajah Ayah Kandung di Medsos, Alasannya Bikin Haru
• 8 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.