Sebelumnya, Pemprov DKI telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027, senilai Rp6.136.941.
IDXChannel - Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Bantuan tersebut dimulai dari layanan transportasi hingga biaya pendidikan.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 1270 tahun 2026, yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tertanggal 10 November 2026.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan kebijakan," tulis Kepgub dikutip Jumat (20/11/2026).
"Bantuan itu berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah; dan biaya personal pendidikan," sambungnya.
Adapun bantuan ini dikhususkan bagai pekerja/buruh dengan KTP DKI Jakarta dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 kali UMP. Serta kriteria lainnya yang sesuai ketentuan berlaku.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027, senilai Rp6.136.941.
"Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2027 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp6.136.941,00," bunyi Kepgub tersebut.
Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan sanksi apabila perusahaan tidak membayarkan gaji pekerja di bawah UMP yang telah ditetapkan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum keempat, dan diktum kelima dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)





