Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam akan menjatuhkan tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Dia meminta seluruh perusahaan di Jakarta menjalankan ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” kata Pramono di Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Advertisement
Pramono menyadari penetapan UMP 2027 tidak akan sepenuhnya memuaskan semua pihak, baik kalangan buruh maupun pengusaha. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengambil keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
Menurutnya, penetapan besaran upah minimum mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.
“Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ungkapnya.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” sambung Pramono.




