BANGKOK, KOMPAS.TV - Pemerintah Myanmar menolak putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya.
Myanmar menyebut putusan tersebut tidak adil karena tidak disepakati secara bulat oleh seluruh hakim.
Juru Bicara Presiden Myanmar Min Aung Hlaing, Khine Khine Soe, mengatakan keputusan ICJ pada Kamis (19/11/2026) diambil melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan hakim mendukung dan enam lainnya menolak.
"Keputusan itu tidak disepakati oleh seluruh 15 hakim. Jadi, keputusan tersebut tidak diambil secara bulat. Saya akan mengatakan bahwa itu tidak adil," ujar Khine Khine Soe kepada wartawan di Naypyitaw, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Associated Press.
Baca Juga: Laporan PBB: 47 Perempuan Terbunuh Setiap Hari Akibat Genosida Israel di Gaza
Pemerintah Myanmar selama ini membantah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya.
Pemerintah mengklaim operasi militer pada 2017 di Negara Bagian Rakhine utara merupakan tindakan untuk menghadapi kelompok pemberontak.
Khine Khine Soe juga menyatakan pemerintah telah berupaya menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dan memenuhi kewajibannya sesuai standar internasional.
"Kami telah melakukan segala upaya untuk memenuhi kewajiban dan menangani berbagai persoalan sesuai dengan standar internasional," katanya.
ICJ Perintahkan Myanmar Berikan Reparasi kepada RohingyaDalam putusannya, ICJ menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer yang berlangsung pada 2017 di Negara Bagian Rakhine utara.
Pengadilan yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, juga menyatakan Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk menyelidiki orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas tindakan genosida.
Baca Juga: Tak Ada Kemajuan Signifikan dari Pembahasan Myanmar di KTT ASEAN, Pembatasan Junta Berlanjut
Jika memenuhi persyaratan hukum, mereka harus dituntut dan dihukum.
Myanmar juga diwajibkan memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang serta mengambil langkah pemulihan bagi kelompok Rohingya.
Langkah tersebut mencakup memfasilitasi kepulangan warga Rohingya yang mengungsi secara aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka, termasuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah akibat pengungsian.
Selain itu, Myanmar diwajibkan memberikan kompensasi kepada kelompok Rohingya dan para anggotanya atas kerugian yang ditimbulkan.
Namun, besaran dan mekanisme pembayaran kompensasi akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya.
ICJ meminta Myanmar menyampaikan laporan mengenai langkah pemulihan dan kompensasi dalam waktu dua tahun sejak putusan dijatuhkan.
Myanmar Masih Pelajari Putusan ICJKhine Khine Soe tidak memberikan tanggapan langsung mengenai kewajiban Myanmar untuk memfasilitasi kepulangan Rohingya, memberikan kompensasi, serta memproses pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Baca Juga: Warga Palestina Peringati 78 Tahun Nakba, Sebut Genosida Israel di Gaza Lebih Parah
Dia mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mempelajari dokumen putusan dan pendapat para hakim yang jumlahnya lebih dari 300 halaman.
"Karena ini merupakan dokumen hukum, kami perlu meluangkan waktu dan mempelajarinya secara saksama," ujarnya.
Presiden Myanmar Min Aung Hlaing sendiri merupakan panglima tertinggi militer ketika operasi militer terhadap Rohingya berlangsung pada 2017.
Putusan ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar bersifat final dan mengikat bagi kedua negara.
Tidak tersedia mekanisme banding terhadap putusan tersebut.
Perkara ini diajukan Gambia pada November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 melalui tindakan militernya terhadap kelompok Rohingya.
Putusan 19 November 2026 menjadi tonggak penting dalam proses hukum internasional karena ICJ untuk pertama kalinya menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida.
Baca Juga: Netanyahu di PBB: Genosida Israel di Gaza Kebohongan Terbesar Abad Ini
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada
Sumber : Associated Press
- Myanmar
- Rohingya
- Genosida Rohingya
- ICJ
- Mahkamah Internasional
- Min Aung Hlaing





