jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) menolak jika posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi figur dari kalangan militer.
Organisasi tersebut meminta calon pengganti berasal dari kalangan sipil dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas kenegaraan, serta komitmen terhadap supremasi sipil.
BACA JUGA: Soal Pertemuan Ketum Parpol Bahas Wapres, Presiden PKS: Saya Diminta Stand By di Jakarta
Sikap itu menjadi salah satu rekomendasi dalam pertemuan internal dan diskusi politik yang digelar Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11).
Dalam forum tersebut, PA 98 juga mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi kabinet dan segera mengambil langkah reshuffle.
BACA JUGA: Hinca Panjaitan Mau Dua Calon Wapres Pengganti Gibran Bertarung Sampai Akhir
“Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang sampai saat ini. Menyikapi posisi Wapres yang kosong saat ini, kami pikir kiranya posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer,” kata Ketua Umum PA 98 Muhamad Surya Wijaya.
Menurutnya, pengganti Wakil Presiden harus dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, demokrasi, dan cita-cita Reformasi 1998. Proses tersebut juga tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan pembagian kekuasaan.
BACA JUGA: Cegah Masalah Politik, Mahfud Ingatkan Jadwal Pemilihan Wapres Buat Prabowo & MPR
“Bukan semata-mata transaksi politik antar elite,” tegasnya.
PA 98 mengusulkan agar calon pengganti berasal dari kalangan profesional, teknokrat, atau partai politik. Figur tersebut dinilai perlu memiliki integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan memahami persoalan ekonomi dan pertahanan nasional.
Selain itu, PA 98 meminta calon Wakil Presiden memahami arah kebijakan pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Surya mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi salah satu rujukan untuk memahami perkembangan ancaman terhadap negara, baik yang bersifat militer, nonmiliter, maupun hibrida. Namun, ketentuan tersebut bukan merupakan persyaratan hukum untuk menentukan calon Wakil Presiden.
Dalam diskusi itu, PA 98 turut membahas klasifikasi ancaman negara yang tercantum dalam Perpres 111/2025. Ancaman nonmiliter, menurut organisasi tersebut, mencakup sejumlah dimensi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, hingga legislasi.
Salah satu materi yang disoroti adalah contoh ancaman dalam dimensi sosial dan budaya, termasuk penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ), sebagaimana disebut dalam bahan pembahasan Perpres tersebut.
PA 98 menilai persoalan itu perlu menjadi bagian dari pembahasan ketahanan ideologi, sosial, dan budaya nasional. Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya menjaga nilai kebangsaan, Pancasila, serta karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
Meski demikian, Surya membedakan pembahasan ancaman negara dengan sikap organisasi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden. "Ancaman dapat muncul dari berbagai dimensi, tetapi posisi Wapres tetap harus berasal dari kalangan sipil," kata Muhamad Surya Wijaya.
Selain membahas kebijakan pertahanan, PA 98 mengingatkan potensi meluasnya peran militer dalam kehidupan sipil dan politik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan kegiatan teritorial melalui program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
PA 98 meminta pelaksanaan program tersebut diawasi agar tidak mengaburkan batas antara tugas pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil.
Surya menilai, penguatan institusi pertahanan harus berjalan seiring dengan profesionalisme militer, supremasi sipil, dan reformasi sektor keamanan.
Karena itu, PA 98 mendorong konsolidasi bersama aktivis, mahasiswa, dan kelompok pro-demokrasi untuk mengawal amanat Reformasi 1998, terutama terkait penghapusan Dwifungsi TNI.
Pertemuan tersebut juga membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. PA 98 mendesak Kapolri membuka hasil penyelidikan yang dapat disampaikan kepada publik.
Organisasi itu meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut secara menyeluruh, mulai dari aktor yang terlibat, motif, jaringan, sumber pembiayaan, hingga tujuan tindakan.
Kemungkinan adanya operasi politik terorganisasi yang bertujuan mengganggu atau menggulingkan pemerintahan yang sah juga diminta untuk didalami secara profesional.
Apabila ditemukan bukti tindak pidana, termasuk dugaan makar, PA 98 meminta proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan.
Namun, Surya mengingatkan agar penegakan hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik atau kepentingan politik tertentu. Hak privasi dan kebebasan berpendapat masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan, harus tetap dilindungi.
PA 98 juga meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja kabinet dan melakukan perombakan atau reshuffle. Evaluasi tersebut dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Organisasi ini mengingatkan agar reshuffle tidak sekadar menjadi ajang pembagian jabatan atau akomodasi kepentingan elite partai politik.
Presiden diminta membuka ruang lebih luas bagi kalangan profesional, teknokrat, akademisi, dan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi serta rekam jejak yang jelas.
Evaluasi kabinet, menurut PA 98, juga perlu menyentuh kemampuan pemerintah menangani berbagai persoalan, seperti kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, tata kelola pertanahan, serta konflik agraria.
"Di luar persoalan politik dan pertahanan, masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda penting," katanya. (rhs/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti




