jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menghormati langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan legislator fraksi Gerindra itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.
"Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (20/11).
BACA JUGA: ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset
Dia mengatakan DPR telah menjalani proses sesuai perundang-undangan ketika membahas RUU Perampasan Aset sampai disahkan.
"Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujarnya.
BACA JUGA: ICW Adukan Puan ke MKD, Dede PDIP Pamer 87 Kali Rapat Bahas RUU Perampasan Aset
Diketahui, ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11) kemarin atas dugaan pelanggaran etik terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.
ICW menganggap parlemen mengabaikan aturan yang mengatur transparansi dalam membentuk undang-undang.
BACA JUGA: MKD DPR Bakal Panggil Rieke Diah Pitaloka Terkait Aduan Mantan Istri Andre Taulany
Versi lembaga tersebut, sebuah rancangan undang-undang harus disebarluaskan ketika dibahas, tetapi masyarakat sipil sampai pengesahan RUU Perampasan Aset tak pernah menerima draf aturan.
Habiburokhman menyebutkan DPR melalui Setjen mengunggah setiap draf perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Soal draf jelas, sudah diunggah oleh Setjen sejak adanya secara resmi draf awal, yakni saat Panja penyerahan DIM,' ujarnya.
Habiburokhman bahkan mengatakan seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus dan Timsin, Panja, hingga Pembahasan DIM dilakukan secara terbuka.
"Diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi," katanya.
Dia menyebutkan DPR memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber untuk membahas RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman mengatakan Komisi III tak mengundang ICW membahas RUU Perampasan Aset karena tak mengajukan diri.
"Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tetapi belum sempat diundang," katanya. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan




