Satgas PKH Kuasai Kembali 338 Ribu Ha Lahan PT RAPP di Riau

detik.com
3 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali lahan areal kerja PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pengambilalihan dilakukan usai izin usaha perusahaan tersebut dicabut oleh Menteri Kehutanan RI.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan penertiban terhadap kawasan terafiliasi PT RAPP itu dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026). Adapun pencabutan izin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.

"Tim Satgas PKH secara paralel juga melakukan penertiban terhadap PT RAPP yang memiliki luas areal kerja sekitar ± 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Izin Pabrik di Kuansing Dicabut, Ada Indikasi Olah Sawit dari Kawasan Hutan

Anang menjelaskan, pencabutan izin dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran di area kerja perusahaan. Pelanggaran itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

"Tak hanya itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera," lanjut Anang.

Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam area kerja PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Anang menegaskan, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," tegasnya

Baca juga: Arif Kurniawan Pengendali Tambang Nikel Ilegal di Sultra Diduga Berada di LN

Satgas PKH Juga Tertibkan Kawasan Terafiliasi PT GSL

Terpisah, Satgas PKH juga menertibkan kawasan yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Anang mengungkapkan, perusahaan itu terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Aktivitas pabrik kelapa sawit PT GSL juga diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun sawit.

"Oleh karena itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare," ungkap Anang.



Simak Video "Video: Satgas PKH Kantongi Identitas Perusahaan Biang Kerok Bencana Sumatera"


(ond/lir)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
UMP DKI 2027 Sah Diketok Jadi Rp6,1 Juta, Pengusaha Minta Pengecualian
• 9 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Kebakaran Sempat Landa Kios Laundry di Kemayoran, Bus TransJ Dialihkan
• 19 jam laludetik.com
thumb
FENOMENA MANTAB-MATANG! OJK Ingatkan Tabungan Menipis dan Utang Masyarakat Meningkat
• 10 jam lalukompas.tv
thumb
Polisi Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Perdagangan Bayi di Medan
• 6 jam lalujpnn.com
thumb
DPR Soroti Dugaan Pemeriksaan Menstruasi Siswi SMPN 21 Surabaya, Tegaskan Sekolah Tak Boleh Langgar Privasi Anak
• 12 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.