Jakarta: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai menghidupkan tradisi musyawarah. Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga dinilai dapat bersepakat menentukan arah usaha koperasi sesuai kebutuhan lokal.
“Setiap Koperasi Merah Putih harus diawali dengan musyawarah desa khusus. Di forum itu warga, BPD dan pemerintah desa membicarakan apa yang dibutuhkan desanya dan usaha apa yang cocok,” kata akademisi Universitas Esa Unggul, Iswadi, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat, 20 November 2026.
Baca Juga :
Optimalisasi Program Kopdes hingga MBG untuk Dongkrak Ekonomi MasyarakatKewajiban musyawarah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tertanggal 18 Maret 2025, serta Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025. Berita acara musyawarah desa khusus menjadi dasar penerbitan akta pendirian oleh notaris sebelum disahkan oleh Kementerian Hukum.
Hingga 18 November 2026, dashboard Simkopdes mencatat sebanyak 83.359 desa dan kelurahan telah membentuk koperasi secara kelembagaan dengan kecepatan proses yang beragam di tiap wilayah. Iswadi memandang perbedaan kecepatan tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam demokrasi akar rumput.
“Kalau semua desa bergerak dengan kecepatan yang sama persis, justru itu yang patut dipertanyakan. Kenyataannya, ada desa yang cepat sepakat, ada yang perlu waktu lebih panjang untuk berdiskusi. Itu tanda musyawarahnya hidup. Apalagi aturannya meminta warga membahas potensi dan kebutuhan desanya masing-masing, sehingga hasilnya pasti beragam,” ucap Iswadi.
Peran musyawarah tidak berhenti setelah koperasi berdiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 tertanggal 12 Agustus 2025, persetujuan kepala desa atas pembiayaan atau pinjaman koperasi wajib merujuk pada hasil musyawarah desa.
“Di sini terlihat bahwa kepala desa tidak memutuskan sendiri. Ada BPD, ada warga, ada forum resmi yang mencatat kesepakatannya. Itu bentuk demokrasi desa yang sudah lama kita kenal, dan program ini menempatkannya di depan,” kata Iswadi.
Tata kelola koperasi desa juga semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 pada September 2026. Beleid berisi 111 pasal tersebut mengatur secara menyeluruh aspek pembiayaan, penempatan manajer, pembangunan gerai, hingga distribusi barang.
“Koperasi ini ibarat bayi yang baru lahir. Fondasinya sudah diletakkan, aturannya terus dilengkapi, dan sekarang saatnya tumbuh bersama warga. Kita perlu memberinya ruang untuk berkembang,” ujar Iswadi.
Akademisi Universitas Esa Unggul, Iswadi. Foto: Dok. Istimewa.
Dampak nyata program ini mulai terlihat di lapangan, salah satunya di Desa Pandeyan, Boyolali. Gerai koperasi yang beroperasi sejak 14 September 2026 tersebut menjual elpiji 3 kilogram seharga Rp16.000, lebih murah dibandingkan harga pasaran sekitar Rp20.000, serta memasarkan lima produk UMKM lokal terkurasi.
Iswadi menilai manfaat langsung seperti itu perlu terus disosialisasikan agar menumbuhkan rasa memiliki di kalangan warga. Sekaligus menjaga transparansi pengelolaan lewat rapat anggota rutin.




