Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Habiburokhman membantah tudingan tidak transparan dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.
Bantahan ini disampaikan menyusul pengaduan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik.
Advertisement
Habiburokhman menegaskan, DPR telah membuka seluruh tahapan pembahasan undang-undang tersebut kepada publik, termasuk mengunggah draf rancangan undang-undang.
“Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, draf awal RUU Perampasan Aset telah diunggah secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada panitia kerja (Panja).
“Soal draft jelas sudah diunggah oleh keeekjeman sejak adanya secara resmi draft awal yakni saat Panja penyerahan DIM,” ujarnya.
Habiburokhman juga membantah anggapan bahwa proses pembahasan berlangsung tertutup. Dia menyebut seluruh tahapan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, rapat Panja, pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, dapat disaksikan masyarakat.
“Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live tv parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi,” tegasnya.




