Tangerang: Digitalisasi layanan imigrasi di berbagai negara membuat proses pengajuan visa semakin mudah diakses secara daring. Namun, perubahan tersebut juga menuntut pemohon lebih cermat dalam menyiapkan dokumen dan memastikan kesesuaian data sebelum mengajukan permohonan.
Semakin banyak tahapan pengurusan visa yang dilakukan secara elektronik, semakin penting pula ketepatan informasi yang disampaikan pemohon. Ketidaksesuaian data antardokumen dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat proses permohonan.
"Salah satu penyebab permohonan tertahan justru hal yang paling sederhana, yaitu data yang tidak sama di antara dokumen. Sebelum mengisi formulir apa pun, cocokkan dulu ejaan nama, tanggal lahir dan nomor paspor di semua dokumen pendukung. Membetulkannya sebelum diajukan jauh lebih mudah daripada menjelaskannya sesudahnya," ujar CEO Visara Ramiz Azhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 November 2026.
Salah satu perubahan dalam sistem pemeriksaan perjalanan internasional terjadi di kawasan Eropa. Sejak 10 April 2026, Uni Eropa menerapkan penuh Entry/Exit System (EES) di perbatasan luar kawasan Schengen. Sistem tersebut mencatat identitas pelancong dari luar Uni Eropa yang melakukan kunjungan singkat. Informasi yang direkam mencakup nama, data paspor, sidik jari, foto wajah, serta tanggal kedatangan dan keberangkatan.
Melalui sistem itu, durasi kunjungan maksimal 90 hari dalam periode 180 hari turut dihitung secara elektronik. Perhitungan tersebut tidak lagi hanya mengandalkan cap pada halaman paspor. Di Indonesia, pengajuan visa juga telah menggunakan kanal elektronik melalui laman resmi e-Visa Direktorat Jenderal Imigrasi. Sementara itu, izin tinggal terbatas bagi warga negara asing pada umumnya diterbitkan dalam bentuk elektronik.
Baca Juga :
Waspada Penipuan Kerja Luar Negeri, Kenali Ciri-ciri Modus TPPO
Peralihan ke sistem digital memberikan kemudahan akses bagi pemohon. Namun, informasi yang disampaikan juga tersimpan secara elektronik sehingga kesalahan penulisan identitas atau pemilihan kategori visa dapat memicu permintaan dokumen tambahan maupun memperpanjang proses pengajuan. Karena itu, pemohon perlu memastikan seluruh informasi dalam formulir daring sesuai dengan data pada paspor. Kesesuaian tersebut mencakup ejaan dan urutan nama hingga tanggal lahir.
Dokumen pendukung yang diunggah juga perlu dipastikan terbaca dengan jelas dan masih berlaku selama proses pengajuan. Pemeriksaan mandiri sebelum mengirimkan formulir menjadi salah satu langkah untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian data.
Indonesia berada dalam dua arus mobilitas internasional, yakni sebagai negara tujuan kedatangan warga asing sekaligus negara asal perjalanan ke luar negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 9,17 juta perjalanan warga Indonesia ke luar negeri sepanjang 2025. Selain untuk berwisata, WNA datang ke Indonesia dengan berbagai kepentingan, seperti bekerja, berinvestasi, menempuh pendidikan, hingga tinggal bersama pasangan atau keluarga.
Di sisi lain, WNI melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berlibur, menjalankan kegiatan bisnis, beribadah, maupun mengunjungi kerabat. Setiap negara tujuan memiliki ketentuan keimigrasian yang berbeda sehingga pemohon perlu memahami persyaratan yang berlaku.
Ilustrasi visa. (Freepik)
Bagi WNA yang masuk ke Indonesia, jenis visa dan izin tinggal disesuaikan dengan tujuan kedatangan serta kegiatan yang akan dilakukan. Sementara itu, WNI yang bepergian ke luar negeri harus mengikuti ketentuan negara tujuan, termasuk mengenai formulir, dokumen pendukung, dan mekanisme pengajuan visa.
Dalam sejumlah keperluan perjalanan, pengajuan visa tidak hanya melibatkan individu yang akan bepergian. Prosesnya juga dapat berkaitan dengan pihak lain yang bertindak sebagai penjamin. Pada pengajuan visa kerja, misalnya, terdapat hubungan antara karyawan asing sebagai pemohon dan perusahaan di Indonesia sebagai penjamin. Sementara dalam pengajuan visa keluarga, prosesnya dapat melibatkan WNA dan pasangan berkewarganegaraan Indonesia.
Kedua pihak memiliki dokumen serta kewajiban masing-masing. Meski demikian, informasi yang tercantum dalam berkas pemohon dan penjamin perlu saling sesuai agar tidak menimbulkan kendala administratif. Ramiz mengatakan, untuk pengajuan visa kerja, Visara mendampingi perusahaan penjamin dan karyawan asing dalam satu proses penanganan. Pendekatan tersebut dilakukan agar kedua pihak menggunakan daftar persyaratan yang sama dan memahami kewajiban masing-masing.
Ia juga menegaskan keputusan penerbitan visa maupun izin masuk sepenuhnya berada di tangan otoritas imigrasi negara terkait. Pihaknya merupakan penyedia layanan bantuan pengurusan visa dan bukan bagian dari instansi pemerintah mana pun.
Konektivitas antarnegara membuka kesempatan bagi pekerja, pelajar, pelaku usaha, serta keluarga untuk melakukan berbagai kegiatan lintas batas. Namun, setiap perjalanan tetap disertai kewajiban memahami ketentuan keimigrasian negara yang dituju.
Di tengah penggunaan sistem perbatasan dan layanan visa berbasis digital, ketepatan data menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan perjalanan. Pemeriksaan identitas dan kelengkapan dokumen sejak awal dapat membantu pemohon menghindari kendala administratif.
Layanan ini mendampingi WNA yang datang ke Indonesia untuk berkunjung, berbisnis, bekerja, berinvestasi, belajar, maupun tinggal bersama keluarga, termasuk perusahaan dan keluarga yang bertindak sebagai penjamin. Pihaknya melayani pendampingan bagi WNI yang hendak bepergian ke luar negeri.




