Jakarta, VIVA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini turut menjadi perhatian bagi peserta program MagangHub atau Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, terutama terkait besaran uang saku yang diterima selama mengikuti pemagangan.
Pasalnya, uang saku peserta MagangHub mengacu pada upah minimum di wilayah penempatan. Dengan demikian, penetapan UMP baru di Jakarta memunculkan pertanyaan mengenai besaran uang saku peserta yang menjalani program magang di wilayah tersebut pada 2027.
UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Keputusan tersebut ditandatangani pada Jumat (20/11/2026).
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat.
Besaran tersebut meningkat Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp5.729.876. Persentase kenaikannya mencapai 7,1 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jakarta pada 2026 sebesar 6,1 persen.
Pramono mengatakan, penetapan upah tersebut dilakukan setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
"Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.
Bagaimana dengan Uang Saku Peserta MagangHub?
Dalam program MagangHub 2026, peserta memperoleh uang saku bulanan selama masa pemagangan yang berlangsung paling lama enam bulan. Besarannya, mengacu pada upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi, sesuai lokasi penempatan.
Ketentuan tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 252 Tahun 2026 yang menggantikan Kepmenaker Nomor 65 Tahun 2026, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026.
Mengacu pada ketentuan program, peserta yang ditempatkan di wilayah Jakarta pada 2026 menerima uang saku berdasarkan UMP saat itu, yakni Rp5.729.876 per bulan. Sementara itu, besaran uang saku untuk penempatan pada 2027 perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk periode tersebut.





