Kemenhub Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Kendalikan Inflasi Transportasi

republika.co.id
17 jam lalu
Cover Berita
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong kebijakan transportasi berbasis sinergi lintas sektor. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keterjangkauan layanan, memperkuat industri penerbangan, mendukung konektivitas, serta mengendalikan inflasi nasional secara berkelanjutan.

Kepala BKT Kemenhub, Hermanta, menekankan bahwa pengendalian inflasi pada kelompok transportasi memerlukan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Ia menyoroti pentingnya membaca data inflasi secara tepat sebelum menerjemahkannya menjadi sebuah kebijakan.

"Dalam penerbangan, kebijakan perlu menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus kesehatan industri agar layanan dan konektivitas masyarakat tetap berkelanjutan," kata Hermanta dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bobot Transportasi dalam Inflasi

Berdasarkan bobot pengeluaran hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, kelompok transportasi memiliki bobot 11,94 persen terhadap total keranjang indeks harga konsumen (IHK) nasional. Cakupannya meliputi pembelian kendaraan, pengoperasian kendaraan pribadi, jasa angkutan penumpang, dan jasa pengiriman barang.

Komoditas di dalamnya, seperti bahan bakar kendaraan, pembelian kendaraan, suku cadang, dan biaya administrasi, melibatkan kewenangan lintas sektor. "Dengan demikian, pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak dapat seluruhnya dilekatkan sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan tetapi melibatkan kewenangan lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang jelas," ujarnya.

.rec-desc {padding: 7px !important;}

Dalam pemetaan yang disampaikan, jasa angkutan penumpang (1,95 persen) dan pengiriman barang (0,11 persen) yang dikaitkan dengan bidang layanan Kemenhub memiliki bobot gabungan sekitar 2,06 persen terhadap total keranjang IHK nasional. Angka ini merupakan bagian dari bobot kelompok transportasi sebesar 11,94 persen.

Hermanta menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan bobot pengeluaran yang digunakan dalam penghitungan IHK, bukan besaran sumbangan terhadap inflasi pada bulan atau tahun tertentu. "Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga," tuturnya.

Analisis Inflasi Angkutan Udara

Dia juga menyoroti posisi angkutan udara yang memiliki bobot 0,72 persen terhadap total keranjang IHK nasional. Hasil analisis menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik antara tingkat inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional. Analisis korelasi Pearson periode Januari 2024-September 2026 menunjukkan koefisien sebesar 0,009.

Hermanta menyampaikan perlunya menempatkan tarif yang terjangkau, efisiensi biaya operasional, konektivitas antarwilayah, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan usaha sebagai sasaran yang perlu dijaga secara bersamaan. Arah tersebut menegaskan kebijakan penerbangan perlu mencakup lebih dari upaya menekan harga tiket.

Penanganan faktor pembentuk biaya dan ketersediaan armada juga diperlukan agar maskapai mampu mempertahankan kapasitas angkut, jaringan rute, serta layanan yang selamat dan andal. "Kesehatan industri penerbangan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang tersedia dan berkesinambungan," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Odo Manuhutu, menekankan pentingnya efisiensi pemanfaatan ruang udara. Selain itu, penguatan tata kelola, integrasi layanan dan data, serta peningkatan ketersediaan armada diperlukan untuk memperkuat konektivitas nasional.

Odo juga menempatkan keterjangkauan konektivitas, kualitas pelayanan, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan kebijakan transportasi udara.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;}
sumber : antara
@font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kementerian PU Siapkan Jalan Nasional Ramah Sepeda Motor Jelang Nataru
• 19 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Puskesmas Birobuli Gelar Imunisasi DT dan TD, Sasar Siswa Sekolah Dasar di Palu
• 9 jam lalukompas.tv
thumb
Kronologi Siswi 14 Tahun Tewas Dibunuh Pacar di Gua Bidadari
• 18 jam lalutvonenews.com
thumb
Setelah Dua Kuartal Tertekan, Sektor Tambang Catat Pertumbuhan Positif
• 5 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Bukan Beli Mobil, Pengunjung Justru Khilaf Beli Ini di GAW 2026
• 1 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.