JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan alternatif langkah yang bisa dilakukan jika Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon wakil presiden (cawapres) lewat dari tenggat waktunya.
Ia menekankan langkah yang dilakukan itu harus tetap berpedoman kepada tenggat waktu yang sudah ditentukan Undang-Undang Dasar (UUD).
"Alternatifnya tentu mengundurkan waktu sidang, dengan harapan itu bisa dimungkinkan," ujar Feri dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Jumat (20/11/2026).
Jika ada pengunduran waktu sidang paripurna untuk pemilihan wakil presiden, ia tetap mengingatkan agar pengunduran itu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan UUD.
Kalau terjadi pengabaian lagi terhadap tenggat waktu itu, Feri menilai ada semacam kesengajaan untuk mengabaikan konstitusi.
Baca Juga: Tim Verifikasi Pemilihan Cawapres Mulai Rapat, Hinca Panjaitan: Proses Ditargetkan Rampung 60 Hari
"Oleh karena itu, berhati-hatilah menentukan hari. Sebaik-baiknya MPR sudah memapping (memetakan) dulu tanggal-tanggal penting itu agar kemudian tidak terjadi kealpaan kedua kali," sarannya.
Feri menegaskan kembali aturan dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden selambat-lambatnya 60 hari.
Sementara, teknis untuk pengajuan dua nama cawapres oleh presiden ke MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
"Kalau pertanyaannya bagaimana kalau waktu-waktu itu dilewati, tentu ada pelanggaran hukum. Nah, dalam konsep hukum administrasi, negara kalau ada pengabaian, maka akan hilang kewenangannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Feri menjelaskan konsekuensi jika presiden mengajukan dua nama cawapres terlewat dari tenggatnya, adalah proses serta hasil dari penggantian wapres itu akan dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.
Baca Juga: Dasco Respons Rencana Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol terkait Pengajuan Nama Cawapres
Pakar Sebut Pengajuan Nama Cawapres Mestinya Paling Lambat 19 November
Pakar pemilu, Titi Anggraini, mengingatkan tentang terlewatinya tenggat waktu penyerahan dua nama cawapres pengganti Gibran.
"Kalau MPR mengatur sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilakukan pada 9 Desember 2026, paling lambat 14 hari kerja sebelum 9 Desember itu adalah pada 19 November 2026," ujarnya pada Jumat.
Titi menyinggung aturan dalam Pasal 46 UU MD3 tentang presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Mengenai ketentuan hari, Pasal 1 Angka 9 UU MD3 disebutkan: hari adalah hari kerja.
"Bagaimana kalau ketentuan itu disimpangi atau tidak dilaksanakan oleh MPR ataupun Presiden mengirimkan namanya melampaui tenggat 19 November? Maka jelas-jelas ya cacat prosedur," ucapnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- wapres
- cawapres
- wapres pengganti gibran
- prabowo
- gibran
- feri amsari





