DPR RI Serap Aspirasi Revisi UU Pemilu, Kaji Pemisahan Pemilu hingga Ambang Batas

jpnn.com
15 jam lalu
Cover Berita

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11) kemarin.

Pertemuan ini digelar untuk menjaring masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu guna menyusun perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

BACA JUGA: UU PPRT Sah Jadi Perisai Pekerja Domestik, Menkum: Cegah Eksploitasi & Kekerasan

Dalam pertemuan tersebut, Koster menekankan bahwa revisi regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya agar sistem yang baru tidak sekadar memenuhi aspek prosedural, tetapi juga melahirkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada rakyat.

BACA JUGA: Kemenkum Bali Ikut Bahas UU KUHP hingga IKN, Memperkuat Bahan untuk Sidang MK

"Penyempurnaan regulasi juga perlu memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, dan dinamika demokrasi agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah," ujar Koster.

Ia berharap perubahan regulasi ini memperkuat kepercayaan publik melalui pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

BACA JUGA: KLH Aktifkan UU Nomor 18 Tahun 2008, Sanksi 150 Horeka, Ada Pidananya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan UU Pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas.

Berbagai persoalan pada penyelenggaraan sebelumnya harus dikaji mendalam demi memberikan kepastian hukum.

Menurut Aria Bima, beberapa isu krusial yang dicermati Panja meliputi penataan pemilu nasional dan daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian aturan pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Selain itu, penguatan penegakan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa juga menjadi fokus utama.

Pertemuan ini turut menghimpun berbagai rekomendasi strategis dari sejumlah pemangku kepentingan di Bali.

Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) merekomendasikan penyesuaian ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana (Unud) menyoroti perlunya evaluasi pemilu serentak dan sistem representasi untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dengan efektivitas pemerintahan.

Universitas Warmadewa (Unwar) menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu.

KPU Provinsi Bali Mengusulkan penataan tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk meminimalkan sengketa hasil, penataan jadwal pileg, pilpres, dan pilkada, serta dorongan kampanye ramah lingkungan yang selaras dengan budaya lokal.

Bawaslu Bali menyoroti tantangan pengawasan, khususnya terkait kemudahan akses data pemilih, penguatan koordinasi antarlembaga, dan kepastian mekanisme penanganan dugaan pelanggaran.

Seluruh masukan dari Pemprov Bali, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu tersebut akan dibawa Panja Komisi II DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Senayan. (lia/JPNN)


Redaktur & Reporter : Ali Mustofa


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Dewan ICAO
• 8 jam lalurepublika.co.id
thumb
Satgas PKH cabut izin PT RAPP seluas 338 ribu hektare di Riau
• 15 jam laluantaranews.com
thumb
Leo/Daniel Tembus Final Hong Kong Open 2026, Siap Hadapi Wakil Malaysia
• 6 jam lalurepublika.co.id
thumb
I.League Murka atas Kerusuhan Suporter PSS, Minta Sanksi Laga Kandang Tanpa Penonton dan Larangan Away
• 49 menit lalubola.com
thumb
Resahkan Warga, Indekos di Banjarbaru Dirazia Satpol PP: Ditemukan Miras hingga Senjata Tajam
• 6 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.