Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku tak menyesali keputusan dalam mengambil kebijakan pembagian kuota tambahan haji 2023-2024.
IDXChannel - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku tak menyesali keputusan dalam mengambil kebijakan pembagian kuota tambahan haji 2023-2024. Pasalnya, ia meyakini, kebijakan ini dilandasi dengan niat baik.
"Saya tidak menyesal karena semua yang saya ambil, saya yakini sebuah keputusan yang berawal dari niat baik," kata Yaqut saat memberi keterangan di muka persidangan yang digelar di PN Jakpus, Jumat (20/11/2026).
Gus Yaqut, sapaan akrabnya, pun membantah dakwaan Jaksa terkait adanya penerimaan uang senilai USD71 ribu dari sejumlah biro travel.
"Saya tidak disumpah dalam keterangan ini, tapi Demi Allah saya tidak pernah menerima uang itu satu dolar pun atau kalau dikurs rupiah satu rupiah pun saya tidak menerima itu," kata Gus Yaqut.
Gus Yaqut menuturkan, kebijakan ini merupakan bagian ikhtiat untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah. "Tentu ini tidak bisa dinilai sebagai sebuah kebenaran yang mutlak karena kebenaran tidak pernah mendua Yang Mulia, saya yakin itu," tutur Gus Yaqut.
"Dan kebenaran satu-satunya hanya milik Tuhan dan saya meyakini Yang Mulia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan saya meyakini pula bahwa saya akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari ruang ini," katanya.
Diketahui, Gus Yaqut didakwa merugikan keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat membacakan surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41," kata JPU membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
JPU menyebutkan, jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia.
Menurut JPU, Gus Yaqut menjalankan aksinya bersama-sama dengan eks stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Disebutkan, perbuatan melawan hukum mereka berupa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu (T0). Selain itu, dalam pengisian juga tidak berdasarkan mekanisme masa tunggu yang berlaku.
"Dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah, serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis," ujarnya.
Dari jumlah tersebut, JPU menduga memperkaya Gus Yaqut sebesar USD271.500. Selain itu, perbuatan tersebut juga memperkaya313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Perahu sejumlah USD26.500.
(kunthi fahmar sandy)





