UMP Jakarta Naik 7,1 Persen, Buruh Tetap Menolak dan Minta Dinaikkan Lagi

eranasional.com
13 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 mendapat penolakan dari kalangan pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai besaran upah tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup buruh di Ibu Kota.

KSPI bahkan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan kembali UMP 2027 menjadi Rp6,21 juta per bulan.

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp73 ribu dari angka yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kenaikan UMP sebesar Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya beli pekerja.

Menurutnya, kebijakan pengupahan seharusnya mampu menjaga kemampuan buruh memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah tingginya biaya hidup di Jakarta.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia berpandangan, tambahan upah sekitar Rp407 ribu belum cukup untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja.

“Kenaikan upah sekitar Rp407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat,” ujarnya.

Atas dasar itu, KSPI mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah keputusan penetapan UMP 2027. Organisasi buruh tersebut menginginkan besaran upah minimum ditingkatkan dari Rp6.136.941 menjadi Rp6.210.000.

Lima Tuntutan KSPI kepada Pemprov DKI

Selain meminta kenaikan nominal UMP, Said Iqbal menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, KSPI meminta UMP 2027 direvisi menjadi Rp6.210.000 sesuai usulan unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan.

Kedua, KSPI menyiapkan upaya hukum dengan mengajukan keberatan secara resmi kepada gubernur.

Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, langkah berikutnya adalah menggugat keputusan penetapan UMP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, kalangan buruh berencana menggelar kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Pengaturan teknis kegiatan tersebut akan dikoordinasikan oleh jajaran serikat pekerja.

Keempat, KSPI meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk memberikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan penetapan UMP 2027, termasuk kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli pekerja.

Kelima, KSPI mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Bekasi dan Karawang. Tuntutan ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja di sektor-sektor terkait.

Pramono Sebut UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.

Melalui keputusan tersebut, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan.

Pramono mengumumkan keputusan itu di Jakarta pada Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan, besaran kenaikan tahun ini mencapai Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp5.729.876.

Ia juga membandingkan persentase kenaikan tersebut dengan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Jakarta mengalami kenaikan sebesar 6,1 persen, sedangkan untuk 2027 meningkat menjadi 7,1 persen.

Menurut Pramono, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah minimum.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha di Jakarta.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ungkap Pramono.

Pramono turut menyampaikan bahwa pembahasan UMP 2027 bersama unsur buruh dan pengusaha berlangsung selama tiga hari. Proses tersebut bahkan rampung sehari lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

“Terus terang pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” tutur Pramono. []


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Menkop Bidik Karawang Jadi Percontohan Koperasi Beras Nasional, Dorong Petani Lebih Mandiri
• 18 jam lalukumparan.com
thumb
Peringatan! Jangan Beli Kacamata AI, Ahli Ungkap Risiko Fatal
• 2 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
TK di Jaksel Dipenuhi Lumpur Bekas Banjir, SDA DKI Turunkan Eskavator
• 8 jam laludetik.com
thumb
Khawatir Tumbuh Kembang Anak Terlambat? Begini Tips Deteksi Dini dari Dokter
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Itinerary Bandung 3 Hari 2 Malam: Wisata, Kuliner, dan Estimasi Biaya
• 23 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.