jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (20/11) tentang Prof. Nunuk bicara soal penempatan guru PPPK paruh waktu, ada perbedaan jumlah PPPK, hingga ICW laporkan Puan dan Habiburokhman soal RUU perampasan aset. Simak selengkapnya!
1. Perbedaan Data Jumlah PPPK Paruh Waktu, Lebih Banyak yang Tidak Tercatat di Pusat, Waduh
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ada Kejutan di Puncak HGN 2026, Prof Nunuk Beri Penjelasan, Soal Tunjangan TPG?
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menyiapkan anggaran sebesar Rp27 miliar untuk membayar gaji 1.868 PPPK paruh waktu.
Gaji untuk ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut masih ditanggung pemda karena mereka tidak terdaftar dalam database pemerintah pusat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Info Dirjen Nunuk soal Mekanisme Alih Status PPPK, Pemda tak Perlu Lagi Menganggarkan Gaji
Selengkapnya di Bawah:
Perbedaan Data Jumlah PPPK Paruh Waktu, Lebih Banyak yang Tidak Tercatat di Pusat, Waduh
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi, Ada Informasi Penting, Banyak Masalah Tuntas
2. Prof Nunuk Bicara soal Penempatan Guru PPPK Paruh Waktu Setelah jadi ASN Penuh, Jangan Khawatir
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun pemetaan ulang terkait penempatan (redistribusi) 242.482 guru PPPK paruh waktu yang beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan proses pemetaan penempatan baru guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut tengah dilakukan bersama dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota guna memastikan redistribusi guru sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Selengkapnya di Bawah:
Prof Nunuk Bicara soal Penempatan Guru PPPK Paruh Waktu Setelah jadi ASN Penuh, Jangan Khawatir
3. Jalin Kolaborasi, Kemensos Buka Peluang Lulusan Sekolah Rakyat Kerja di Industri Maritim
Kementerian Sosial menjajaki kolaborasi dengan Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin), PT ASDP Indonesia Ferry, dan Consortium of Indonesian Manning Agencies (CIMA) untuk membuka peluang pendidikan vokasi dan karier di sektor maritim bagi lulusan Sekolah Rakyat
Penjajakan tersebut dilakukan melalui kegiatan kunjungan lapangan ke Polimarin di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Kamis (19/11).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Jalin Kolaborasi, Kemensos Buka Peluang Lulusan Sekolah Rakyat Kerja di Industri Maritim
4. Sulap Sampah Plastik Jadi Eco Paving Block, Inovasi Mahasiswa Unisda Disorot DLH
Persoalan penumpukan sampah plastik dan ancaman banjir tahunan masih menjadi tantangan serius bagi warga Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan.
Merespons kondisi tersebut, tim Program Aksara Mahasiswa Berdampak 2026 dari Universitas Islam Darul ’Ulum (Unisda) Lamongan turun tangan menghadirkan solusi konkret berbasis ekonomi sirkular.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Sulap Sampah Plastik Jadi Eco Paving Block, Inovasi Mahasiswa Unisda Disorot DLH
5. ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11) kemarin atas dugaan pelanggaran etik terkait proses pengesahan RUU Perampasan Aset.
Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyebut parlemen mengabaikan aturan yang mengatur rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Tidak Banyak Bicara, Dasco Temukan Banyak Masalah Termasuk soal PPPK, Sebentar Lagi Tasyakuran Akbar
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul




