Pramono Bakal Tindak Perusahaan yang Tak Terapkan UMP Jakarta 2027

jpnn.com
12 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 Rp6.136.941 atau mengalami kenaikan 7,1 persen dibandingkan 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat (20/11).

BACA JUGA: Penjelasan Lengkap Pramono soal Kenaikan UMP DKI 2027, Simak

Pramono Anung menyatakan pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan UMP DKI Jakarta 2027.

"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (20/11).

BACA JUGA: Pastikan Perlindungan Nasabah, DPRD DKI Dorong Penguatan Keamanan Digital Bank Jakarta

Pram, panggilan akrab Pramono Anung, mengatakan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tidak akan membuat semua pihak, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha, senang.

Namun demikian, dia menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengambil jalan tengah agar besaran upah yang ditetapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

BACA JUGA: UMP DKI Naik 7,1 Persen, Pramono: Alhamdulillah

"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub (peraturan gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," jelas Pramono.

Dia menuturkan Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kemampuan pengusaha dan kebutuhan pekerja.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," ujar Pramono.

Dia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah daerah. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Yang Belum Sempat Nonton, 3 Drakor Lawas Ini Akhirnya Tayang di Netflix
• 9 jam lalubeautynesia.id
thumb
Pengamat Intelijen soal Dugaan Penyadapan-Makar Listyo Sigit cs: Enggak Mungkin Hanya 4 Orang
• 4 jam lalukompas.tv
thumb
Indonesia Luncurkan Program REDD+ Yurisdiksi di Sembilan Provinsi, Targetkan Kredit Karbon dari 38,6 Juta Hektare Hutan
• 1 jam lalupantau.com
thumb
JK di Rakernas PKS: Politisi Harus Jadi Negarawan
• 9 jam lalucelebesmedia.id
thumb
Ketika Anak Politisi Menjadi Korban Perundungan : Di Mana Batas Persaingan Politik?
• 8 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.