Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai mempersiapkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan geopolitik dan teknologi militer.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membahas persiapan revisi tersebut bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Advertisement
Yusril mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara diharapkan dapat mulai dibahas di DPR pada awal 2027. Ia menyebut Sjafrie meminta bantuannya untuk mempercepat proses penyiapan rancangan regulasi tersebut.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," ujar Yusril, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Yusril mengaku senang dapat membantu Sjafrie dalam mempersiapkan revisi tersebut. Namun, ia menegaskan pembahasan teknis di DPR nantinya tetap melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Yusril, perubahan regulasi diperlukan karena lingkungan strategis pertahanan dan keamanan telah berkembang pesat selama hampir 25 tahun sejak UU tersebut diberlakukan. Perubahan geopolitik serta kemajuan teknologi militer, termasuk perang siber, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan penggunaan pesawat nirawak (drone), menjadi sejumlah faktor yang mendorong revisi.
"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelas Yusril.
"Sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini," tambahnya.




