JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menilai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat dijatuhi sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika terbukti memerintahkan dan mengendalikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Susno, posisi Listyo berbeda dengan pihak lain yang diduga terlibat karena diduga berperan sebagai pihak yang memerintahkan dan menerima informasi hasil penyadapan.
Susno menyebut PTDH merupakan sanksi terberat dalam sidang kode etik Polri.
Sementara untuk pidana, prosesnya tetap berjalan melalui peradilan umum.
Susno juga menilai penghapusan data hasil penyadapan dapat menjadi indikasi upaya menghilangkan barang bukti atau jejak elektronik.
Namun, menurutnya, jejak elektronik masih dapat ditelusuri melalui pemeriksaan forensik digital.
Terkait dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan, Susno mengingatkan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
“Dugaan itu tidak bisa diadili,” kata Susno.
Susno menambahkan, jika benar terdapat upaya makar, kecil kemungkinan hanya melibatkan empat orang karena membutuhkan jaringan dan perencanaan yang lebih luas.
Produser: Yuilyana
Video Editor: Novaltri
Host: Shinta Milenia
Koordinator Konten: Theo
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Yuilyana
Sumber : Kompas TV
- ZOOMCAST
- penyadapan
- susno duadji
- kabareskrim
- listyo sigit
- kapolri





