Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rencana pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi mengalami perubahan jadwal.
Hal ini menyusul perbedaan penafsiran mengenai batas waktu pengajuan nama calon wapres oleh Presiden Prabowo Subianto.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelumnya telah menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih sekaligus melantik wapres baru.
Sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, presiden wajib menyampaikan dua nama calon wapres beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Ketentuan tersebut menjadi dasar munculnya rencana penyerahan dua nama calon pengganti Gibran pada 25 November mendatang.
Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto, sebelumnya menyebut Prabowo kemungkinan akan mengirimkan usulan tersebut pada tanggal tersebut.
“Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Namun, perhitungan tenggat waktu itu mendapat tanggapan berbeda dari pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.
Melalui unggahan di akun Instagram pada Jumat (20/11), Mahfud menjelaskan bahwa ketentuan 14 hari dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR harus dimaknai sebagai 14 hari kerja, bukan hari kalender.
“Ternyata di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” ujar Mahfud.
Dengan penafsiran tersebut, Mahfud menghitung batas akhir penyerahan dua nama calon wapres seharusnya jatuh pada Kamis (19/11), apabila sidang paripurna tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026.
Artinya, jadwal pengajuan pada 25 November sebagaimana disampaikan Bambang Wuryanto dinilai tidak sesuai dengan perhitungan 14 hari kerja tersebut.
Mahfud bahkan mengingatkan adanya konsekuensi terhadap pelaksanaan sidang MPR jika usulan presiden belum diterima hingga batas waktu yang dimaksud.
“Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud.
Atas dasar itu, Mahfud mengusulkan agar jadwal sidang paripurna tidak dipaksakan berlangsung pada 9 Desember. Menurut dia, waktu pelaksanaan perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menyarankan agar sidang MPR digelar setelah melewati 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon wapres dari presiden.
“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” tuturnya. []





