Cucun Dorong Sinergi DPR dan Akademisi Perkuat Kedaulatan Ekonomi Berbasis Konstitusi

viva.co.id
11 jam lalu
Cover Berita

Bandung, VIVA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat membuka Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jumat malam (20/11/2026). Konferensi tersebut mengangkat tema "Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan".

Baca Juga :
Pemerintah Dorong BUMN Perkuat Ekonomi Rakyat, Pemberdayaan Lansia Jadi Contoh
DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Menurut Kang Cucun, tema tersebut relevan dengan tantangan global saat ini, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, kerentanan rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi dan pangan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari kerja sama internasional dan investasi, melainkan memastikan negara memiliki kemampuan menentukan arah kebijakannya sendiri serta tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan negara mengambil keputusan sendiri, duduk setara di meja perundingan, dan memastikan setiap kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada rakyatnya," ujar Cucun.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menjelaskan, DPR RI menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan regulasi, alokasi anggaran, serta pelaksanaan kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, keberhasilan negara kesejahteraan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari kepastian status dan kesejahteraan guru honorer serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga pemerataan akses pendidikan dan teknologi, termasuk bagi kalangan santri di pondok pesantren.

"Di titik-titik seperti itulah rakyat menilai apakah konstitusi benar-benar hadir dalam kehidupan mereka," tegasnya.

Lebih lanjut, Kang Cucun menyoroti sejumlah isu yang menjadi pembahasan konferensi, seperti penguatan kelembagaan negara, transformasi digital, politik hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan hubungan internasional. Ia menekankan bahwa kebijakan investasi harus tetap memperhatikan perlindungan pekerja dan lingkungan, sementara transformasi digital serta transisi ekonomi hijau harus dilaksanakan secara inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga :
Cucun: Komunikasi Publik Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu
Syahrul Aidi Langsung Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin usai Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Sambut Wisatawan Nataru 2026-2027, Gerbang Tol Banyurejo Usung Ikon Candi Borobudur-Prambanan

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Gaji Rp49 Juta dan Bonus Rp163 Juta Umpan Rekrut WNI Jadi Tentara Rusia
• 23 jam laluokezone.com
thumb
Kisah Pejuang Kemanusiaan Dompet Dhuafa Menembus Gaza
• 4 jam lalurepublika.co.id
thumb
Punya Gelar Saja tak Cukup, Ini yang Membuat Lulusan UBSI Lebih Bernilai
• 3 jam lalurepublika.co.id
thumb
Ayah Bruno Mars Meninggal Dunia, Jasa Besarnya Diungkap sang Musisi
• 15 jam lalutvonenews.com
thumb
Pramono Buka PON Pantai 2026, Harap Lahirkan Atlet Berprestasi di Asia-Dunia
• 3 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.