Panggung politik Tanah Air seolah tak pernah berhenti dari pro dan kontra. Setelah polemik tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka serta keputusannya berhenti dari jabatan wakil presiden, kini perdebatan bergeser ke soal tenggat waktu pengisian kursi RI 2. Muncul perbedaan dalam menafsirkan makna ”hari” dalam aturan batas waktu pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
Mekanisme pengisian kursi wakil presiden (wapres) yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal itu mengatur, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon wapres diusulkan Presiden. Adapun sidang paripurna harus digelar paling lambat 60 hari setelah wapres menyatakan berhenti dari jabatannya.
Selanjutnya, mekanisme pengusulan nama calon wapres oleh Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Tatib) MPR.





