Mahfud MD Ingatkan Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Bisa Tidak Sah, Ini Masalahnya

viva.co.id
11 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Jadwal pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan hukum. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengingatkan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal tersebut bisa tidak sah apabila mekanisme pengajuan calon tidak memenuhi ketentuan waktu.

Persoalan ini berkaitan dengan kewajiban Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Baca Juga :
Prabowo Bicara Penguasaan AI di APEC, Bahlil Soroti Kesiapan Pasokan Energi
Mahfud MD Beri Pesan ke MPR soal Waktu Pemilihan Wapres Baru Pengganti Gibran: Agar Tidak Menjadi Masalah Politik Baru

Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto, sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo kemungkinan akan menyerahkan dua nama calon wapres pada Rabu, 25 November 2026. Namun, Mahfud memiliki pandangan berbeda mengenai cara menghitung tenggat waktu tersebut.

Menurut Mahfud, ketentuan 14 hari dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR harus dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender.

Perbedaan penghitungan inilah yang membuat jadwal sidang 9 Desember menjadi sorotan.

Mahfud MD Sebut Batas Waktu Seharusnya 19 November

Mahfud menjelaskan, aturan mengenai pengajuan dua calon wapres oleh Presiden telah diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.

Dalam ketentuan tersebut, Presiden diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Ketentuan tersebut berbunyi:

"Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR."

Namun, Mahfud menyoroti bahwa pengertian hari dalam aturan tersebut tidak bisa dihitung menggunakan hari kalender biasa.

Ia menyebut UU MD3 dan Tata Tertib MPR telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

"(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah 'hari kerja', bukan hari kalender," ujar Mahfud dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat, 20 November 2026.

Berdasarkan penafsiran tersebut, apabila sidang paripurna tetap dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2026, pengajuan dua nama calon wapres seharusnya sudah disampaikan Presiden paling lambat Kamis, 19 November 2026.

Baca Juga :
MPR Mulai Siapkan Verifikasi Calon Wapres, 22 Persyaratan Bakal Diperiksa
Prabowo Bicara Perdamaian Dunia, Ungkap Harapan di Tengah Ketidakpastian Global
Kata Bareskrim soal Geledah 5 Rumah Brigjen TK dan Kombes IM dalam Penyelidikan Kasus Makar, Apa yang Ditemukan?

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Gempa Bumi M 6,7 Guncang Peru, Tak Ada Peringatan Tsunami
• 10 jam laludetik.com
thumb
Oleh-oleh Prabowo dari KTT ASEAN dan APEC: Penguatan Kemitraan hingga Investasi Rp1.600 Triliun
• 18 jam laluviva.co.id
thumb
Dejan/Felisha Gagal ke Final Hong Kong Open 2026 usai Takluk dari Unggulan China
• 1 jam lalukompas.tv
thumb
Atasi Konflik Hingga Bencana, Mendagri Dorong Sinergi di Daerah
• 20 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Prediksi Persebaya Vs Java United di BRI Super League: Bajul Ijo Wajib Waspadai Tren Positif Tim Tamu
• 14 jam lalubola.com
Berhasil disimpan.