Jakarta, VIVA - Jadwal pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan hukum. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengingatkan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal tersebut bisa tidak sah apabila mekanisme pengajuan calon tidak memenuhi ketentuan waktu.
Persoalan ini berkaitan dengan kewajiban Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto, sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo kemungkinan akan menyerahkan dua nama calon wapres pada Rabu, 25 November 2026. Namun, Mahfud memiliki pandangan berbeda mengenai cara menghitung tenggat waktu tersebut.
Menurut Mahfud, ketentuan 14 hari dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR harus dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
Perbedaan penghitungan inilah yang membuat jadwal sidang 9 Desember menjadi sorotan.
Mahfud MD Sebut Batas Waktu Seharusnya 19 NovemberMahfud menjelaskan, aturan mengenai pengajuan dua calon wapres oleh Presiden telah diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Ketentuan tersebut berbunyi:
"Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR."
Namun, Mahfud menyoroti bahwa pengertian hari dalam aturan tersebut tidak bisa dihitung menggunakan hari kalender biasa.
Ia menyebut UU MD3 dan Tata Tertib MPR telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
"(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah 'hari kerja', bukan hari kalender," ujar Mahfud dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat, 20 November 2026.
Berdasarkan penafsiran tersebut, apabila sidang paripurna tetap dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2026, pengajuan dua nama calon wapres seharusnya sudah disampaikan Presiden paling lambat Kamis, 19 November 2026.





