Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana tim verifikasi untuk mengecek langsung kelengkapan data dan administrasi calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan KPK siap untuk memastikan rekam jejak dan integritas cawapres pengganti Gibran, sesuai dengan persyaratan yang diperiksa langsung tim verifikasi MPR.
Advertisement
"KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon wakil presiden," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/11/2026).
"Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," sambungnya.
Salah satu pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan KPK adalah terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Budi mengatakan kepatuhan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan, tapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dilaporkan.
"Sebab, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara atas kepemilikan harta kekayaannya," jelasnya.
Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, kata Budi, juga dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi. Karena itu, KPK menilai komitmen tersebut perlu ditunjukkan secara konsisten.
"Jadi bukan hanya pada saat awal menjabat atau ketika mengikuti proses pencalonan, tetapi juga melalui pelaporan secara periodik setiap tahun selama menduduki jabatan publik," ucapnya.
"KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik," imbuh Budi.




