Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pakar konservasi satwa liar Dr Sandy Nurvianto mengatakan pembentukan populasi kedua badak jawa (Rhinoceros sondaicus) harus dilakukan secara bertahap.
“Serta berbasis kajian ilmiah, dan memastikan kelangsungan populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap terjaga,” kata Sandy dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan pembentukan populasi kedua badak jawa merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ketergantungan seluruh populasi pada satu lokasi habitat.
Sandy menjelaskan bahwa gagasan pembentukan populasi kedua badak jawa bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.
Wacana tersebut telah berkembang sejak 1986, menyusul kejadian kematian mendadak lima individu badak jawa yang diduga berkaitan dengan penyakit.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya mengurangi risiko ketika seluruh populasi spesies hanya terkonsentrasi pada satu kawasan.
“Ketika seluruh badak jawa berada dalam satu populasi, gangguan seperti wabah penyakit atau bencana alam dapat mengancam kelangsungan spesies secara keseluruhan. Karena itu, pembentukan populasi kedua menjadi penting agar ketika satu populasi mengalami gangguan, masih terdapat populasi lain yang dapat bertahan,” ujar dia.
Menurut dia, risiko terhadap populasi tunggal tidak hanya berasal dari penyakit, tetapi juga potensi bencana alam, termasuk tsunami yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda.
Selain itu, Sandy juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan daya dukung habitat (carrying capacity) TNUK.
Ia menegaskan bahwa pembentukan populasi kedua bukan berarti badak jawa harus segera dipindahkan keluar dari TNUK.
Langkah yang saat ini perlu diprioritaskan adalah penguatan populasi melalui pengelolaan dan translokasi secara terbatas di dalam kawasan TNUK, termasuk melalui pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai kawasan pengelolaan dan pengembangbiakan yang lebih terkontrol.
Ia menjelaskan bahwa setiap individu yang akan ditranslokasikan harus melalui pemeriksaan kesehatan dan penilaian ilmiah secara menyeluruh.
Selain memastikan kondisi individu yang dipindahkan, kajian juga harus memperhitungkan dampak pengambilan individu terhadap struktur, kesehatan, dan keberlanjutan populasi asal.
“Karena itu, proses translokasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa,” kata Sandy menegaskan.
Ia menambahkan bahwa identifikasi calon habitat kedua membutuhkan penelitian panjang, mulai dari kesesuaian habitat, ketersediaan sumber daya, keamanan kawasan, hingga kemampuan mendukung populasi yang berkelanjutan.
Seluruh tahapan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konservasi jangka panjang dengan TNUK tetap sebagai habitat utama badak jawa.
“Serta berbasis kajian ilmiah, dan memastikan kelangsungan populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap terjaga,” kata Sandy dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan pembentukan populasi kedua badak jawa merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ketergantungan seluruh populasi pada satu lokasi habitat.
Sandy menjelaskan bahwa gagasan pembentukan populasi kedua badak jawa bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.
Wacana tersebut telah berkembang sejak 1986, menyusul kejadian kematian mendadak lima individu badak jawa yang diduga berkaitan dengan penyakit.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya mengurangi risiko ketika seluruh populasi spesies hanya terkonsentrasi pada satu kawasan.
“Ketika seluruh badak jawa berada dalam satu populasi, gangguan seperti wabah penyakit atau bencana alam dapat mengancam kelangsungan spesies secara keseluruhan. Karena itu, pembentukan populasi kedua menjadi penting agar ketika satu populasi mengalami gangguan, masih terdapat populasi lain yang dapat bertahan,” ujar dia.
Menurut dia, risiko terhadap populasi tunggal tidak hanya berasal dari penyakit, tetapi juga potensi bencana alam, termasuk tsunami yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda.
Selain itu, Sandy juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan daya dukung habitat (carrying capacity) TNUK.
Ia menegaskan bahwa pembentukan populasi kedua bukan berarti badak jawa harus segera dipindahkan keluar dari TNUK.
Langkah yang saat ini perlu diprioritaskan adalah penguatan populasi melalui pengelolaan dan translokasi secara terbatas di dalam kawasan TNUK, termasuk melalui pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai kawasan pengelolaan dan pengembangbiakan yang lebih terkontrol.
Ia menjelaskan bahwa setiap individu yang akan ditranslokasikan harus melalui pemeriksaan kesehatan dan penilaian ilmiah secara menyeluruh.
Selain memastikan kondisi individu yang dipindahkan, kajian juga harus memperhitungkan dampak pengambilan individu terhadap struktur, kesehatan, dan keberlanjutan populasi asal.
“Karena itu, proses translokasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa,” kata Sandy menegaskan.
Ia menambahkan bahwa identifikasi calon habitat kedua membutuhkan penelitian panjang, mulai dari kesesuaian habitat, ketersediaan sumber daya, keamanan kawasan, hingga kemampuan mendukung populasi yang berkelanjutan.
Seluruh tahapan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konservasi jangka panjang dengan TNUK tetap sebagai habitat utama badak jawa.





