Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau, sekaligus memastikan maskapai mampu mempertahankan layanan dan jaringan rutenya.
“Dalam penerbangan, kebijakan perlu menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus kesehatan industri agar layanan dan konektivitas masyarakat tetap berkelanjutan,” kata Hermanta Kepala BKT Kemenhub dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip Antara, Sabtu (21/11/2026).
Hermanta mengatakan, upaya mengendalikan inflasi transportasi perlu dimulai dengan melihat komoditas yang memicu kenaikan harga.
Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, kelompok transportasi memiliki bobot 11,94 persen dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional. Kelompok ini mencakup pembelian kendaraan, pengoperasian kendaraan pribadi, angkutan penumpang, dan pengiriman barang.
Pengaturan komoditas seperti bahan bakar, kendaraan, dan suku cadang melibatkan sejumlah instansi. Adapun jasa angkutan penumpang dan pengiriman barang, dua layanan yang berkaitan dengan bidang Kemenhub, memiliki bobot gabungan 2,06 persen dalam IHK nasional. Rinciannya, 1,95 persen untuk angkutan penumpang dan 0,11 persen untuk pengiriman barang.
Angka tersebut merupakan bobot pengeluaran yang dipakai dalam penghitungan IHK. Besaran sumbangan setiap komoditas terhadap inflasi dihitung untuk masing-masing periode.
“Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga,” ujar Hermanta.
Khusus angkutan udara, bobotnya dalam IHK nasional tercatat 0,72 persen. Analisis BKT terhadap data Januari 2024 hingga September 2026 menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik antara inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional. Koefisien korelasi Pearson tercatat sebesar 0,009.
Menurut Hermanta, kebijakan untuk menjaga tarif tetap terjangkau perlu berjalan seiring dengan efisiensi biaya operasional dan upaya memastikan ketersediaan armada. Kedua hal itu membantu maskapai mempertahankan kapasitas angkut, jaringan rute, dan kualitas layanan.
“Kesehatan industri penerbangan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang tersedia dan berkesinambungan,” katanya.
Odo Manuhutu Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga menekankan perlunya pemanfaatan ruang udara yang lebih efisien, penguatan tata kelola, serta integrasi layanan dan data.
Menurut Odo, keterjangkauan perjalanan antardaerah, kualitas layanan, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat menjadi ukuran keberhasilan kebijakan transportasi udara. (ant/bil/faz)




