JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019-2024 Mahfud MD mengingatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar memperhatikan ketentuan tenggat waktu dalam proses pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai sidang MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah apabila Presiden Prabowo Subianto belum mengajukan dua nama calon wapres hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.
Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun X pribadinya @mohmahfudmd pada Jumat (20/11/2026).
Dalam unggahan tersebut, Mahfud menyampaikan enam poin yang menjadi dasar peringatannya kepada Presiden dan pimpinan MPR.
"Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," bunyi cuitan akun X @mohmahfudmd.
Baca Juga: Prabowo Belum Serahkan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Pakar Sarankan Sidang Paripurna MPR Diundur
Berikut enam poin yang disampaikan Mahfud MD dalam unggahannya:
- Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR.
- (Ternyata) di dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender.
- Oleh sebab itu, sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
- Misalnya Presiden menyerahkan nama calon pada 20 November 2026, maka sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama setelah pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahan tersebut.
- Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau (mundur).
- Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
Mahfud menilai penyesuaian jadwal tersebut diperlukan agar proses penggantian wakil presiden berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memunculkan persoalan politik baru.
Baca Juga: Feri Amsari Jelaskan Alternatif jika Presiden Lewati Tenggat Waktu Ajukan Cawapres Pengganti Gibran
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- mahfud md
- sidang pemilihan wapres
- 9 desember
- wapres
- prabowo subianto
- gibran rakabuming raka





