JAKARTA — Laporan Climate Risk Index (CRI) 2027 yang diterbitkan Germanwatch mengungkapkan Indonesia menempati peringkat ketujuh negara paling terdampak krisis iklim di dunia pada 2025. Posisi tersebut melonjak dari peringkat ke-27 pada 2024, seiring tingginya frekuensi bencana cuaca ekstrem, terutama banjir dan siklon yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi besar.
Laporan itu mencatat Indonesia mengalami 15 peristiwa cuaca ekstrem sepanjang 2025, terdiri atas 12 banjir, dua tanah longsor, dan satu siklon. Bencana banjir mengakibatkan 85 orang meninggal dunia dan berdampak terhadap lebih dari 14 ribu orang. Sementara itu, Siklon Senyar yang terjadi pada 24 November 2025 menjadi salah satu peristiwa paling mematikan, dengan korban jiwa lebih dari 1.100 orang dan kerugian ekonomi sekitar 4 miliar dolar AS.
Baca Juga
Bencana Iklim Kian Mengancam, Bagaimana Asuransi Bisa Melindungi Masyarakat?
COP31 Luncurkan Pakta Antalya untuk Perkuat Aksi Iklim Berbasis Laut dan Alam
Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Pertanian, Jasindo Kembangkan Asuransi Parametrik
Hujan ekstrem dan banjir yang dipicu siklon tersebut juga menyebabkan sekitar 130 ribu orang mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara keseluruhan, dampak Siklon Senyar dilaporkan menjangkau lebih dari tiga juta orang.
Peningkatan peringkat Indonesia dari posisi ke-27 pada 2024 menjadi ketujuh pada 2025 menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi. Kondisi tersebut menuntut penguatan kesiapsiagaan bencana, perlindungan masyarakat, dan upaya mitigasi perubahan iklim.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Penasihat Senior untuk Keuangan dan Investasi Iklim Germanwatch sekaligus salah satu penulis laporan, David Eckstein, mengatakan hasil CRI menegaskan adaptasi merupakan investasi penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, biaya akibat tidak melakukan tindakan jauh lebih besar dibandingkan biaya transisi. Namun, kemampuan adaptasi juga memiliki batas ketika dampak perubahan iklim semakin berat.
“Negara-negara harus memanfaatkan COP31 untuk secara serius mempercepat transisi meninggalkan bahan bakar fosil, yang menjadi pendorong utama krisis iklim, serta mulai bekerja sama dalam memobilisasi pendanaan dalam skala yang dibutuhkan untuk menangani berbagai dampak di masa depan yang dekat,” ujar Eckstein dalam pernyataannya, Jumat (20/11/2026). Pernyataan itu disampaikan menanggapi urgensi aksi global dari temuan laporan tersebut.
Laporan tersebut menekankan adaptasi tidak dapat menggantikan upaya pemangkasan emisi. Tanpa mitigasi yang lebih cepat, kerugian akibat krisis iklim berisiko semakin meluas dan permanen. Karena itu, negara-negara dengan emisi tinggi serta produsen besar minyak, gas, batu bara, dan semen didorong meningkatkan dukungan pendanaan dan mempercepat mitigasi di dalam negeri.
Bagi Indonesia, temuan tersebut menjadi peringatan untuk memperkuat ketahanan iklim, memperbaiki data kebencanaan, serta memastikan ketersediaan pendanaan adaptasi dan kerugian serta kerusakan (loss and damage) bagi masyarakat yang paling rentan.
Policy and Program Manager CERAH, Wicaksono Gitawan, mengatakan Indonesia perlu menyusun peta jalan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang menghasilkan emisi tinggi. Menurutnya, dampak krisis iklim yang dirasakan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan pentingnya mempercepat transisi energi.
Ia menyoroti rencana penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi fosil sebesar 16,6 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Rencana tersebut terdiri atas 10,3 GW pembangkit gas dan 6,3 GW pembangkit batu bara.
“Rencana penambahan energi fosil sebesar 16,6 GW yang terdiri dari 10,3 GW gas dan 6,3 GW batu bara dalam RUPTL 2025–2034 seharusnya dihapuskan. Terlebih, di tengah berjalannya COP31 yang mendorong komitmen elektrifikasi 35x35, Indonesia seharusnya melihat hal ini sebagai kesempatan baik dan bisa ikut berkomitmen untuk mendorong elektrifikasi melalui energi terbarukan dan mempercepat phase out energi fosil sebagai trade off yang menguntungkan,” ujar Wicak. Ia menilai langkah tersebut krusial agar target penurunan emisi nasional dapat tercapai.
Wicak menegaskan percepatan elektrifikasi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan energi fosil. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan energi pemerintah dinilai menjadi kunci dalam menekan risiko bencana iklim di masa mendatang.