Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menjatuhkan putusan bersejarah terhadap Myanmar. Menurut ICJ, Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis muslim Rohingya, pada Kamis lalu.
Pakar hukum menilai adanya putusan ini disebut akan memperkuat kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel atas perang di Gaza. Pasalnya, preseden niat genosida disebut dapat berjalan dengan tujuan militer.
Meskipun konflik di Gaza dan Myanmar secara hukum berbeda. Kedua kasus itu pengadilan dunia sama-sama didasarkan pada tuduhan bahwa negara telah melanggar kewajiban mereka berdasarkan konvensi genosida 1948.
- Vonis ICJ: Tetangga RI Terbukti Lakukan Genosida ke Etnis Muslim Ini
- Bukan NATO, Aliansi 4 Negara Ini Bisa Jadi Mimpi Buruk AS
- Breaking! Gempa M 6,8 Guncang Peru, Warga Berhamburan Keluar Rumah
Afrika Selatan, yang telah mengajukan kasus genosida terhadap Israel atas tindakannya di Gaza, menyambut baik putusan tersebut.
Melansir Reuters, Sabtu (21/11/2016), Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola mengatakan putusan itu menetapkan preseden penting dengan membuktikan untuk pertama kalinya bahwa suatu negara telah melakukan genosida. Ia mengatakan hal itu memiliki
Menurut Ronald hal ini menjadi arti yang sangat penting bagi kasus terhadap Israel, yang diperkirakan baru akan disidangkan pada tahun 2029.
Tapi, dari kedua sisi baik kasus Myanmar maupun Israel sama-sama membela tindakan angkatan bersenjata mereka sebagai respons yang sah terhadap pemberontakan.
Namun, mayoritas sembilan hakim dari panel beranggotakan 15 hakim memutuskan bahwa sekitar 10.000 pembunuhan, termasuk terhadap anak-anak, penghancuran rumah-rumah, kekerasan seksual yang meluas, serta pengusiran paksa lebih dari 700.000 orang pada tahun 2017 merupakan genosida yang disponsori negara.
Putusan tersebut juga memberikan kemenangan hukum besar lainnya bagi Gambia, yang mengajukan kasus ini tujuh tahun lalu atas nama negara-negara mayoritas Muslim.
Dalam putusan ICJ sebelumnya, para hakim memutuskan bahwa Myanmar telah gagal dalam kewajibannya untuk mencegah genosida. Serta menyatakan bahwa negara tersebut harus memfasilitasi pemulangan pengungsi Rohingya serta membayar ganti rugi (reparasi) yang jumlahnya belum ditentukan.
Pengadilan juga mengadopsi kesimpulan dari laporan pencarian fakta PBB, termasuk satu laporan yang menyatakan bahwa kematian massal dan pemerkosaan menunjukkan adanya niat genosida.
Pandangan Pakar HukumPakar hukum Israel Yuval Shany mengatakan putusan tersebut dapat memperluas argumen yang tersedia bagi Afrika Selatan dalam kasusnya melawan Israel.
Dia mengatakan pengadilan mempertahankan syarat bahwa niat genosida harus menjadi "Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal."
Meskipun hal itu masih memperluas faktor-faktor kontekstual yang dapat dipertimbangkan di luar pola perilaku, hingga mencakup skala dan sifat sistematis dari tindakan tersebut serta sejarah persekusi.
"Pendekatan ini memberi Afrika Selatan lebih banyak jalur untuk memperdebatkan terjadinya genosida" di Gaza, ujar Shany.
Hal itu membuktikan genosida terkenal sangat sulit karena menuntut pembuktian adanya niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, sebagaimana adanya.
Lima tindakan kriminal dapat dikategorikan sebagai genosida: membunuh anggota suatu kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap mereka, menciptakan kondisi yang diperhitungkan untuk memusnahkan mereka, mencegah kelahiran, atau memindahkan anak-anak secara paksa ke kelompok lain.
Lamola mengatakan Afrika Selatan akan mempelajari putusan tersebut secara saksama dengan tujuan untuk menunjukkan, sebagaimana yang telah dilakukan pengadilan dalam kasus Rohingya, bahwa tindakan suatu negara-termasuk pembersihan etnis, pembunuhan anak-anak, kekerasan seksual, dan penghancuran infrastruktur sipil-dapat masuk ke dalam definisi genosida.
Dampak Kasus Pada Perempuan dan AnakProfesor hukum pidana internasional di Universitas Amsterdam, Marieke de Hoon, mengatakan aspek lain dari putusan tersebut yang dapat bergema dalam kasus Israel adalah penekanan pengadilan pada sifat sistematis dan skala kejahatan yang dilakukan di Myanmar.
Afrika Selatan menuduh bahwa operasi militer Israel menciptakan kondisi yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran serta berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza. Dalam pengajuannya ke ICJ, disebutkan bahwa diperkirakan 70% dari mereka yang terbunuh adalah non-kombatan. Israel menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa operasinya telah dijalankan sesuai dengan hukum internasional.
"Argumen bahwa niat militer atau tujuan militer akan menghapus gagasan bahwa mungkin ada niat genosida kini telah ditolak oleh pengadilan," kata De Hoon.
Ia mengatakan para hakim menemukan bahwa beberapa tindakan, termasuk serangan terhadap anak-anak dan perempuan serta kekerasan seksual, tidak dapat dijelaskan hanya dengan tujuan militer semata, sehingga menjadikan genosida sebagai satu-satunya kesimpulan yang masuk akal.
The Hague Initiative for International Cooperation (Thinc), sebuah lembaga kajian yang didanai oleh kelompok-kelompok pro-Israel, mengatakan putusan tersebut akan mengubah secara mendasar cara pengadilan menilai tuduhan genosida.
Mereka juga menetapkan ambang batas yang lebih rendah untuk membuktikan niat genosida, dengan konsekuensi serius bagi militer Barat yang terlibat dalam menghadapi teror, seperti setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.
"Ini bukan sekadar vonis dalam kasus tertentu, melainkan sebuah templat (acuan)," tulis direktur Thinc, Andrew Tucker, dalam tanggapannya.
"Proposisi-proposisinya akan digunakan dalam kasus-kasus mendatang: bahwa niat genosida dapat hidup berdampingan dengan tujuan militer yang sah... bahwa laporan PBB yang disusun tanpa akses dapat memiliki bobot yang menentukan; dan bahwa suatu negara dapat melanggar kewajiban untuk mencegah genosida tanpa adanya temuan bahwa genosida telah terjadi."
Meskipun putusan Pengadilan Dunia tersebut secara tegas menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, pembuktian kejahatan tersebut di pengadilan tetaplah sulit, kata Richard Horsey, penasihat senior untuk Asia di International Crisis Group.
"ICJ belum pernah sebelumnya memutuskan bahwa suatu negara melakukan genosida. Standar hukumnya sangat tinggi, tetapi apa yang ditunjukkan oleh kasus ini adalah bahwa hal itu dapat dilampaui," ujarnya.
(luc/luc)




