Makassar, VIVA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) diminta percepat penetapan istithaah kesehatan calon jamaah haji untuk mengantisipasi kehilangan kuota haji 2027, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta hal itu karena berkaitan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
"Langkah tersebut penting berkaitan dengan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berjalan lancar, sehingga kuota keberangkatan tidak terbuang," kata Marwan Dasopang di sela kunjungannya di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, kepastian kelayakan kesehatan harus segera diberikan agar calon jamaah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pelunasan biaya haji.
Untuk mengatasi kendala, ujar Marwan, diperlukan koordinasi lebih intensif antara Kementerian Haji dan Umrah dengan instansi terkait untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.
istithaah merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan fisik dan mental, finansial, transportasi, waktu, maupun keamanan.
Untuk pemenuhan persyaratan istithaah kesehatan menjadi salah satu ketentuan wajib sebelum calon jamaah dapat melakukan pelunasan Bipih.
Marwan menegaskan, persyaratan kesehatan tetap harus mengacu pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Namun, sejumlah ketentuan yang dinilai masih memungkinkan untuk didiskusikan perlu dibahas bersama agar tidak menjadi penghambat bagi calon jamaah yang sebenarnya memenuhi persyaratan.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan dua tahap pelunasan Bipih untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota.
Marwan berharap mekanisme dua tahap tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan seluruh kuota yang tersedia terisi oleh calon jamaah yang memenuhi persyaratan.





