JAKARTA, KOMPAS - MPR mulai merespons sorotan sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk Mahfud MD, terkait jadwal sidang paripurna pemilihan calon wakil presiden atau cawapres dan tenggat penyerahan dua nama dari Presiden Prabowo. MPR tetap melihat tak ada yang salah dari penetapan jadwal. Alasannya, mereka mengacu pada risalah amendemen UUD 1945 pada 1999-2002.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman saat diwawancarai, Sabtu (21/11/2026), mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberi perhatian serius terhadap proses pergantian wapres di MPR. Menurutnya, banyak masukan-masukan konstruktif bagi MPR dan hal itu positif bagi pelaksanaan ketatanegaraan.





