Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 60,1 Triliun hingga Oktober 2026

kumparan.com
9 jam lalu
Cover Berita

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Kontribusi ini berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi dan transaksi masyarakat.

“Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,” ucap Bimo melalui keterangannya, Sabtu (21/11).

Dari keseluruhan penerimaan pajak ekonomi digital, sektor PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 46,36 triliun. Selanjutnya, penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp 6,02 triliun, pajak fintech sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp 2,23 triliun.

PPN PMSE Terkumpul Rp 46,36 Triliun

Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menetapkan sebanyak 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selama Oktober 2026, tidak terdapat penambahan pelaku usaha yang ditunjuk maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN dengan akumulasi penerimaan mencapai Rp46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Penerimaan PPN PMSE tersebut telah terkumpul secara bertahap sejak 2020. Pada tahun pertama, setoran tercatat sebesar Rp 731,4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,51 triliun pada 2022. Selanjutnya, penerimaan mencapai Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, serta Rp 10,32 triliun sepanjang 2025.

Adapun selama Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE tercatat sebesar Rp 10,69 triliun.

Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,23 Triliun

Sementara itu, DJP mencatat penerimaan pajak yang berasal dari transaksi aset kripto mencapai Rp 2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp 881,82 miliar.

Berdasarkan catatan DJP, penerimaan pajak dari transaksi kripto mulai terkumpul sebesar Rp 246,54 miliar pada 2022. Setoran tersebut kemudian mencapai Rp 220,89 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp 620,38 miliar pada 2024, dan kembali bertambah menjadi Rp 796,74 miliar pada 2025.

Adapun sepanjang Januari hingga Oktober 2026, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 341,61 miliar.

Pajak Fintech Tembus Rp 5,5 Triliun

Dari sektor teknologi finansial atau fintech, DJP membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Penerimaan tersebut bersumber dari tiga komponen. Pertama, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp 1,53 triliun. Kedua, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp 728,28 miliar. Ketiga, PPN dalam negeri yang mencapai Rp 3,24 triliun.

Secara historis, setoran pajak dari sektor fintech tercatat sebesar Rp 446,39 miliar pada 2022. Nilainya meningkat menjadi Rp1,11 triliun pada 2023 dan Rp 1,48 triliun pada 2024. Pada 2025, penerimaan tercatat sebesar Rp 1,37 triliun, sedangkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp 1,09 triliun.

Pajak SIPP Terkumpul Rp 6,02 Triliun

Selain itu, penerimaan pajak dari pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) mencapai Rp 6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026.

Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp 453,71 miliar dan PPN senilai Rp 5,57 triliun.

Jika dilihat berdasarkan tahun penerimaannya, setoran Pajak SIPP mencapai Rp 402,38 miliar pada 2022. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp1,12 triliun pada 2023 dan Rp 1,33 triliun pada 2024. Pada 2025, penerimaan tercatat sebesar Rp 1,23 triliun, sementara sepanjang Januari hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp 1,95 triliun.

Bimo menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi digital perlu diimbangi dengan pengembangan ekosistem perpajakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Untuk itu, DJP terus membenahi sistem administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar dapat mengakomodasi perkembangan model bisnis dan variasi transaksi digital.

Melalui penguatan tersebut, DJP berupaya mengoptimalkan kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara.

“Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha,” tutur Bimo.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Stefan William dan Angela Gilsha Syuting di Singapura Cuma Dua Hari Satu Malam, Ini Tantangannya
• 9 jam lalugrid.id
thumb
Wamen LH Bawa Gerakan ASRI ke COP31 Turki, Singgung Aksi Warga Rorotan
• 6 jam laludetik.com
thumb
Cerita Dasco soal Putrinya Jadi Sasaran Bullying Imbas Persaingan Politik
• 18 jam laluokezone.com
thumb
Kolaborasi Kampus Internasional Belum Optimal, Apa Tantangannya?
• 21 jam lalukatadata.co.id
thumb
Bukan Eks Kapolri Listyo Sigit, Dalang Penyadapan Prabowo Disebut Segera Diciduk
• 13 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.