UMP Jabar 2027 Jadi Rp 3 Juta, Naik 29,44 Persen

kumparan.com
8 jam lalu
Cover Berita

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp 3 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 682.399 atau sebesar 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp Rp2.317.601.

Pengumuman tersebut disampaikan Dedi Mulyadi usai melakukan kunjungan ke Pabrik PT Kwanduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11).

“UMP 2026 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp 3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp 682.399 atau naik 29,44 persen. Nah, ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan, terdapat perubahan pola dalam penetapan upah minimum di Jawa Barat. Jika sebelumnya pengumuman UMP, UMK, hingga upah minimum sektoral dilakukan secara bersamaan, kini penetapannya dilakukan secara bertahap.

“Pada hari ini memang ada kebijakan yang berbeda dalam pengumuman upah minimum di Provinsi Jawa Barat. Dulu itu bersama, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan, penetapan dimulai dari UMP Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan upah minimum sektoral provinsi. Setelah itu, pemerintah akan mengumumkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Menurut Dedi, UMP merupakan batasan paling rendah dalam sistem pengupahan di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah yang memiliki tingkat upah dan karakteristik industri berbeda.

Dia mencontohkan, Kota Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat pada 2026, yakni hampir Rp 6 juta. Setelahnya terdapat Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang juga memiliki tingkat upah relatif tinggi.

Sementara itu, sejumlah daerah masih memiliki UMK di kisaran Rp 2,3 juta hingga Rp 2,7 juta. Di antaranya Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon.

“Artinya bahwa ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” ucapnya.

Dedi menjelaskan, perbedaan tingkat upah tersebut juga berkaitan dengan karakteristik industri di masing-masing daerah. Wilayah seperti Kabupaten dan Kota Bekasi serta Karawang memiliki banyak industri berat dan padat modal, seperti sektor elektronik dan otomotif.

Sedangkan daerah seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, hingga Sukabumi lebih banyak memiliki industri padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang melibatkan banyak tenaga kerja.

Atas kondisi tersebut, Dedi menilai penetapan UMP sebesar Rp 3 juta menjadi salah satu upaya untuk membangun keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jawa Barat.

UMK Bekasi dan Karawang Tak Terdampak

Dedi menegaskan, penetapan UMP sebesar Rp 3 juta tidak serta-merta mengubah besaran upah di daerah yang UMK-nya telah berada di atas angka tersebut.

Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang menjadi dua daerah yang tidak terdampak secara langsung oleh penetapan UMP tersebut. Sebab, besaran UMK di kedua wilayah itu sudah melampaui Rp 3 juta.

Hal serupa juga berlaku bagi sejumlah daerah lain yang memiliki UMK di atas batas minimum provinsi, seperti Kota Bekasi, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung.

“Upah ini tidak akan ada arti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Karena apa? Karena mereka upahnya sudah di atas Rp 3 juta,” tutur Dedi.

Sebaliknya, kenaikan UMP tersebut menjadi penting bagi daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat upah relatif rendah. Meski demikian, Dedi mengakui kebijakan itu berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha, terutama di daerah yang industrinya didominasi sektor padat karya.

“Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” katanya.

Setelah pengumuman UMP, Pemprov Jawa Barat selanjutnya akan membahas penetapan upah minimum sektoral provinsi. Adapun besaran UMK kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota masih menunggu hasil musyawarah Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.

Dedi memperkirakan, sejumlah daerah dengan tingkat upah tinggi seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang masih berpotensi mengalami kenaikan setelah pembahasan tersebut.

“Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” pungkasnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Momen Bersejarah, 90% Produk Indonesia Bebas Tarif ke Eropa
• 59 menit lalucnbcindonesia.com
thumb
Muse Charm, Gantungan Kunci AI Meta yang Mirip Tamagotchi Dibanderol Rp5,4 Juta?
• 5 jam lalutvonenews.com
thumb
Rekap Hong Kong Open: 4 Wakil Indonesia Menang! Tiwi/Fadia Singkirkan Unggulan 1
• 20 jam lalutvonenews.com
thumb
Usai Gelar Konferensi Pers Kasus Rumah, Tasya Farasya Akui Hatinya Tersayat
• 2 jam lalugrid.id
thumb
Ide Bisnis UMKM Jelang Hari Guru Nasional: Buket Kreatif hingga Kado Custom
• 9 menit lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.