Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik menjadi Rp 2.725.000. Pada 2026 UMP DIY sebesar Rp 2.417.495 artinya ada kenaikan 12,72% atau Rp 307.505.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan bahwa upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027.
"UMP Tahun 2027 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi," kata Made dalam keterangannya, Sabtu (21/11).
Selain itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) meliputi sektor aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi serta aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi lainnya.
"Dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah atau sektor berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur Akademisi Dewan Pengupahan Provinsi DIY," ujar Made.
Menurut Made, UMSP Tahun 2027 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi yaitu:
Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp 2.745.000 dengan kenaikan 0,734%.
Konstruksi sebesar Rp2.740.000 dengan kenaikan 0,550%.
Aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi lainnya sebesar Rp2.735.000 dengan kenaikan 0,367%.
Made mengatakan, UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sehingga pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan.
"Sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah. Sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," imbuh Made.
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) akan ditetapkan pada 25 November mendatang.
"5 Hari setelah ditetapkan (UMP). Ini kan tanggal 21, (mungkin) tanggal 25 (UMK) diumumkan," pungkas Made.





