CIFP 2026: Saatnya Indonesia Kembali Menjadi Arsitek Tatanan Dunia

metrotvnews.com
8 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mendorong Indonesia kembali mengambil peran sebagai arsitek dan pelopor dalam pembentukan tatanan dunia baru di tengah perubahan geopolitik global.

Dino menilai dunia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya konflik bersenjata, melemahnya multilateralisme, hingga krisis kepemimpinan. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa tatanan internasional belum bergerak ke arah yang lebih baik.

“Dunia sedang mengalami suatu pertarungan yang besar. Pertarungan untuk jiwa dunia,” ujar Dino dalam sambutan pembukaan Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Mengusung tema Independent and Active Foreign Policy: How to Keep Indonesia and the Next World Order Moving in the Right Direction, CIFP tahun ini membahas tantangan mempertahankan relevansi politik luar negeri bebas aktif di tengah perubahan tatanan global.

Dino mengatakan perubahan tersebut menuntut Indonesia untuk menentukan posisi dan arah kebijakan luar negerinya. Ia menilai Indonesia tidak cukup hanya mengikuti perkembangan internasional, tetapi perlu berkontribusi dalam membentuk tatanan dunia yang akan datang. Indonesia Didorong Jadi Kekuatan Menengah yang Berpengaruh “Dalam dunia yang sedang berubah, Indonesia harus kembali memosisikan diri sebagai arsitek dan pelopor,” katanya.

Menurut Dino, salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) untuk membangun koalisi dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan progresif.

Ia bahkan mendorong Indonesia meningkatkan perannya menjadi pivotal middle power, yakni kekuatan menengah yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap arah perkembangan tatanan internasional.

Dino menilai sejumlah negara telah mengambil inisiatif untuk memperluas pengaruh dan kontribusi mereka dalam membentuk tatanan dunia. Jepang, misalnya, mengambil peran dalam melanjutkan kerja sama perdagangan melalui Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) setelah Amerika Serikat menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP).

Sementara itu, Tiongkok mendorong inisiatif kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan, India membentuk International Solar Alliance, dan Uni Eropa membentuk Partners for Multilateralism.

Di tengah berbagai inisiatif tersebut, Dino menyoroti belum adanya inisiatif internasional yang ditawarkan Indonesia kepada dunia dalam dua tahun terakhir. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian agar Indonesia dapat mengambil peran lebih aktif dalam menentukan arah perkembangan global. Bandung 2.0 sebagai Gagasan Tatanan Dunia Baru Sebagai langkah konkret, Dino mengusulkan gagasan Bandung 2.0 yang mengadaptasi semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 ke dalam bentuk koalisi negara-negara kekuatan menengah dari kawasan Global North dan Global South, serta Timur dan Barat.

“Bandung 2.0 berarti formatnya berbeda, bukan hanya negara-negara Global South, tetapi suatu koalisi antara negara-negara kekuatan menengah dari utara dan selatan, dari timur dan barat,” ujarnya.

Menurut Dino, koalisi tersebut dapat mendorong tatanan dunia yang kembali menjunjung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, norma internasional, dan multilateralisme.

Ia menilai Indonesia memiliki modal historis untuk memimpin upaya tersebut melalui pengalaman diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membangun kesepakatan internasional.

Dino mencontohkan perjuangan Indonesia memperkenalkan konsep negara kepulauan melalui Deklarasi Djuanda 1957 hingga pengakuan prinsip-prinsipnya dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Menurutnya, keberhasilan tersebut dicapai melalui gagasan yang kuat, strategi diplomasi, dan kepemimpinan intelektual, bukan dengan sikap antipihak asing.

“Diplomasi bukanlah kontes keperkasaan. Diplomasi adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan, dan mencari solusi secara baik,” katanya.

CIFP 2026 merupakan penyelenggaraan konferensi yang ke-10 oleh FPCI. Selain membahas perubahan tatanan dunia dan arah politik luar negeri Indonesia, konferensi ini menghadirkan sejumlah diskusi mengenai evaluasi dua tahun kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masa depan ASEAN, peran negara-negara kekuatan menengah, keamanan maritim, mineral kritis, serta tata kelola kecerdasan buatan.

Baca juga: Trump Dorong Kerja Sama Mineral Kritis, Dino: ASEAN Tak Akan Satu Suara


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Dokter Persebaya Ungkap Kondisi Cedera Ernando Ari dan Reza Arya
• 6 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Daftar Daerah yang Sudah Umumkan UMP 2027, Cek Besaran Terbarunya
• 3 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Truk Terguling di Tol TMII Jaktim, Muatan Ikan Berserakan
• 14 jam laludetik.com
thumb
Perbaikan Rumah dan Fasilitas Umum Jadi Fokus Pemberdayaan Desa
• 23 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kapolres Kepulauan Seribu Dialog dengan Ojek Kapal dan Bentor, Uji Layanan 110
• 2 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.