Makassar: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2027 sebesar Rp4.233.913. Besaran tersebut naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulawesi Selatan 2027 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Baca Juga :
UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta"Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913," kata Andi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 21 November 2026.
Andi menjelaskan penetapan UMP 2027 bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Menurut Andi, peningkatan upah juga perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
"Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," ujar Andi.
Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat membacakan UMP Sulsel 2027, di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu, 21 November 2026. (Metrotvnews.com/Muhammad Syawaluddin)
Andi memaparkan kenaikan UMP Sulawesi Selatan 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang mencapai 7,21 persen. Sebelumnya, UMP Sulawesi Selatan naik 6,9 persen pada 2023, lalu 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
"Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026," ujar Andi.
Berdasarkan data Pemprov Sulawesi Selatan, estimasi KHL 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118, sedangkan UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25 yang setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Jayadi Nas menyatakan proses penetapan UMP 2027 melibatkan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
"Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar," ucap Jayadi.
Jayadi berharap keputusan tersebut menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan bisnis. Ke depan, Pemprov Sulawesi Selatan akan memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong perluasan kesempatan kerja.




