UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp2.725.000

metrotvnews.com
7 jam lalu
Cover Berita

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000. Besaran tersebut naik 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

"Besaran Upah Minimum atau UMP Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta pada Sabtu, 21 November 2026.

Baca Juga :

Pekerja Wajib Tahu! Ini Bedanya UMP, UMK, UMSP, dan UMSK serta Jadwal Penetapannya
Sebelumnya, nominal UMP 2026 di DIY tercatat sebesar Rp2.417.495 atau 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja. Ni Made mengatakan UMP 2027 disusun menyesuaikan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

"Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi, yang dituangkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027," jelas Ni Made.

Dia mengungkapkan Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan penetapan UMSP 2027 dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik kerja khusus, maupun risiko kerja tinggi berdasarkan kajian unsur akademisi.

Suasana Tugu Yogyakarta. Metrotvnews.com/ Ahmad Mustaqim

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), UMSP 2027 ditetapkan untuk sektor aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum (perhotelan dan penyediaan makanan) sebesar Rp2.745.000 atau naik 0,734 persen. Sementara itu, sektor konstruksi ditetapkan sebesar Rp2.740.000 atau naik 0,550 persen, serta sektor aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya sebesar Rp2.735.000 atau naik 0,367 persen.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," ucap Ni Made.

Ni Made mengakui tekanan ekonomi masyarakat cukup besar saat ini, sementara kegiatan ekonomi belum berjalan stabil 100 persen. "Kami melakukan kompromi dengan suara masyarakat, suara pekerja, dan suara pengusaha. Harapannya kami, tingginya kebutuhan masyarakat ini kami pertimbangkan," kata Ni Made.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Raih Piala Citra FFI, Joko Anwar Ajak Sineas Suarakan Keresahan Warga
• 12 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
5 Trik Mengurangi Minyak Berlebih pada Makanan
• 8 jam lalubeautynesia.id
thumb
Bareskrim Sebut Tersangka Penyadapan Presiden Jadi Saksi Kasus Pidana Makar
• 5 jam lalukumparan.com
thumb
Wamensos Agus Jabo Minta Katim PKH Bekerja Secara Terpadu Entaskan Kemiskinan
• 59 menit lalukumparan.com
thumb
Salmon Minggir! Ikan Asal RI Ini Mengandung Omega-3 dan Gizi Tertinggi
• 7 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.