Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR memasukkan norma perlindungan anak dalam revisi UU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk).
KPAI mengusulkan usia pemilih pemula dan batas wajib memiliki KTP elektronik diselaraskan menjadi 18 tahun. KPAI juga meminta status perkawinan dihapus sebagai syarat seseorang dapat menjadi pemilih.
Advertisement
Anggota KPAI Sylvana Apituley mengatakan, perlindungan anak perlu diintegrasikan ke dalam kedua aturan tersebut, yang saat ini dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR. Dia menyampaikan hal itu saat menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia.
“Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Sylvana, ketentuan dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk menentukan siapa yang dapat menjadi pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el. Saat ini, batas usia yang digunakan adalah 17 tahun. Aturan itu juga memungkinkan warga yang sudah atau pernah menikah menjadi pemilih tanpa batas usia.
“Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya,” ujarnya.




