JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tetap dapat digunakan untuk memiskinkan koruptor meski tidak memuat ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
Ia mengatakan prinsip utama UU Perampasan Aset tetap berpegang pada asas bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya atau crime does not pay.
Menurut Habiburokhman, prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme perampasan aset, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026), dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan UU Perampasan Aset merupakan hukum acara atau hukum formil yang mengatur proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Tidak Masukkan Kekayaan Tak Wajar, Pukat UGM: Kami Merasa Di-prank
Sementara itu, kata dia, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, merupakan bagian dari hukum pidana materiil.
"Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," ujarnya.
Habiburokhman Sebut Aset Koruptor Tetap Bisa DikejarHabiburokhman mengatakan pemulihan aset negara selama ini kerap terkendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.
Melalui UU Perampasan Aset, dia mengatakan aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar tetap dapat dikejar dalam kondisi tersebut.
Ia menambahkan cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Baca Juga: Pukat UGM Sebut UU Perampasan Aset Berpotensi Putihkan Kasus Korupsi Masa Lalu
Habiburokhman juga menyebut ancaman pidana mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu tetap diatur dalam UU Perampasan Aset dan berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
"Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," katanya.
87 Rapat UU Perampasan AsetTerkait tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian pembahasan bersama berbagai unsur masyarakat.
Ia menyebut Komisi III DPR telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Dalam pembahasan tersebut, terdapat perbedaan pandangan.
Sebagian pihak mendesak agar illicit enrichment dimasukkan, sementara pihak lainnya menolak ketentuan tersebut.
Baca Juga: Soal Pembentukan 2 Lembaga Baru Terkait UU Perampasan Aset, Peneliti Pukat UGM: Berlebihan
Habiburokhman pun mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, hingga insan pers yang mengawal pembahasan UU Perampasan Aset.
"Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan," pungkasnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Antara
- UU Perampasan Aset
- perampasan aset
- habiburokhman
- koruptor
- Illicit Enrichment
- DPR





