JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Komisi XIII Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam kepada jajaran pembantu Presiden terkait dugaan penyimpangan gagasan dan kebijakan Presiden di tingkat pelaksana.
Rieke menekankan keterlambatan penyampaian dokumen atau kebijakan yang terjadi berulang kali bukan sekadar kelalaian biasa.
Rieke mengingatkan agar keberanian dan sikap tegas Presiden dalam mengambil keputusan tidak justru dibelokkan oleh para bawahannya.
Menurutnya, hal itu patut dicermati sebagai pola yang perlu dievaluasi agar keberanian Presiden dalam mengambil keputusan tidak justru dibelokkan dan membuat Presiden seolah-olah terlihat salah.
Hal itu disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kamis (19/11/2026).
“Mumpung presidennya berani, tetapi jangan dibelok-belokkan idenya. Begitu ya, dengan konstruksi hukum yang menurut saya, saya berbicara terlalu panjang, tetapi karena waktu untuk mengambil keputusan-keputusan yang konstitusional dan berbasis hukum sangat terbatas, cabut perpres, kepmen, dan semua aturan yang menurut saya hanya melemahkan kekuasaan presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Rieke (TC 3:20).
Baca Juga: [FULL] Debat Rieke PDIP vs KSP-Bakom soal Aturan MBG-Kopdes hingga Tambang di Ujung Kulon
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dian-Septina
Sumber : Kompas TV
- Rieke Diah Pitaloka
- dpr
- anggota komisi 13 dpr
- ksp
- bakom
- kepala bakom





