Pantau - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memperkuat kompetensi auditor investigatif melalui program pendidikan dan sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) angkatan ke-11 guna meningkatkan akuntabilitas penghitungan kerugian keuangan dalam proses penegakan hukum.
Ketua Komite Jasa Investigasi (KJI) IAPI Rizki Damir Mustika mengatakan penguatan kompetensi investigator keuangan berperan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan keuangan.
"Akuntabilitas metodologi penghitungan kerugian keuangan adalah fondasi utama bagi financial investigator untuk memberikan kontribusi dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya pada perkara pidana dan tidak terbatas pada perkara perdata," kata Rizki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
IAPI Tekankan Pentingnya Metodologi Penghitungan Kerugian KeuanganMenurut IAPI, penghitungan kerugian keuangan dalam pemeriksaan investigatif harus didasarkan pada metodologi yang tepat sesuai karakteristik perkara, bukan semata-mata berfokus pada lembaga yang memiliki kewenangan secara normatif.
Sejumlah pendekatan yang dapat digunakan meliputi metode kerugian total (total loss), kerugian bersih (net loss), dan biaya riil (real cost).
Pemilihan metode tersebut harus disesuaikan dengan konstruksi perkara serta didukung bukti yang sah dan relevan.
Melalui program sertifikasi CFI, IAPI berharap auditor investigatif mampu menghasilkan laporan pemeriksaan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mendukung pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.
Peserta Sertifikasi CFI Jalani Ujian hingga Simulasi Persidangan KorupsiDalam program pendidikan dan sertifikasi CFI angkatan ke-11, peserta memperoleh materi mengenai metodologi, teknik dan strategi pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian keuangan, serta penyusunan laporan pemeriksaan investigatif.
Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai peran akuntan publik dalam mendukung proses penegakan hukum.
Setelah mengikuti pembekalan materi, peserta menjalani ujian tertulis, wawancara, serta simulasi persidangan perkara tindak pidana korupsi.
Simulasi tersebut bertujuan menguji kemampuan peserta dalam mempertanggungjawabkan dan mempertahankan metodologi serta hasil penghitungan kerugian keuangan ketika memberikan keterangan ahli di persidangan.




