Pengamat Sarankan Prabowo Pilih Wapres dari Kalangan Teknokrat, Ini Alasannya

disway.id
5 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak terjebak dalam pilihan sulit saat menentukan sosok Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. 

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, mengatakan bahwa memaksakan calon dari partai politik terutama partai tertentu atau partai kecil berpotensi besar memicu kecemburuan serta keretakan di internal koalisi. 

"Jika satu partai merasa diuntungkan, partai lain yang merasa dikalahkan bisa menarik dukungan dan mengganggu jalannya roda pemerintahan,"ujar Prof. A Bakir, di Jakarta, Sabtu 21 Nopember 2026.

BACA JUGA:Kejutan! Amerika Siapkan Teknologi Nuklir untuk Indonesia, RI Dibidik Jadi Pusat SMR Asia Tenggara!

Ia menambahakan, bahwa dinamika perselisihan tersebut berisiko membuka ruang bagi munculnya matahari kembar serta instabilitas politik nasional. 

Menurutnya pilihan paling aman untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan adalah memilih figur non-partai dari kalangan teknokrat profesional. 

Dan sosok teknokrat dengan kemampuan komunikasi lintas kepentingan khususnya di sektor ekonomi sangat dibutuhkan untuk memperkuat kondisi perekonomian nasional yang belum stabil.

Kalau tidak terikat kepentingan partai, figur netral ini memastikan semua elemen koalisi merasa  didengarkan.

"Selain kalangan teknokrat-profesional, keterwakilan daerah dari unsur pimpinan DPD RI menjadi opsi strategis yang sangat aman," katanya.

BACA JUGA:Profil 28 Jenderal Komjen Polri 2026, Ada Perwira Lulusan Akpol dari Berbagai Angkatan

Bakir kembali menegaskan, pimpinan DPD RI berstatus non-partai, paham betul aspirasi daerah, dan tidak memiliki celah atau peluang untuk menyaingi Prabowo pada Pilpres 2029.

Dalam memilih sosok pendamping, terdapat tiga kepentingan politik utama yang wajib diperhitungkan oleh Presiden :

1. Loyalitas dan kepercayaan politik, memiliki hubungan kerja yang kuat demi menjaga kesinambungan agenda pemerintah.

2. Kapasitas dan kompetensi, sanggup mengelola persoalan nasional serta berkoordinasi lintas kementerian.

3. Keseimbangan geopolitik nasional, mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus memperluas representasi daerah di tingkat pusat.

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
DPR Bakal Revisi UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Pidana Anak
• 21 jam lalurctiplus.com
thumb
510 Orang Jadi Korban TPPO dalam Sepekan
• 12 jam lalutvonenews.com
thumb
OJK Bongkar Praktik Goreng Saham, Keuntungan Ilegal Tembus Rp23,77 Miliar
• 3 jam laluviva.co.id
thumb
Grand Mercure Malang Mirama Gelar Ultimate Wedding Open House, Jawab Tren Pernikahan Internasional
• 4 jam laluerabaru.net
thumb
Plafon Stasiun Mangga Besar Ambruk Akibat Kucing, PT KCI: Kucingnya Sudah Diamankan Petugas!
• 9 jam laluokezone.com
Berhasil disimpan.