Jakarta: Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mendorong Indonesia memelopori pembentukan Bandung 2.0, sebuah koalisi negara-negara kekuatan menengah (middle powers) dari Global North dan Global South, serta Timur dan Barat, untuk mendorong tatanan dunia yang lebih menjunjung hukum internasional dan multilateralisme.
“Mungkin ini sudah saatnya kita memelopori suatu proses Bandung 2.0. Kalau dulu Bandung tahun 1955 mengundang 29 negara dari Asia-Afrika untuk melakukan Dasasila Bandung, maka Bandung 2.0 berarti formatnya berbeda,” ujar Dino dalam sambutan pembukaan Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.
Ia menjelaskan, Bandung 2.0 tidak hanya melibatkan negara-negara Global South, tetapi juga membentuk koalisi negara kekuatan menengah dari berbagai kawasan.
Koalisi tersebut diharapkan dapat mendorong dunia kembali menjunjung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, dan norma-norma internasional.
Dino menilai, Indonesia perlu mengambil peran lebih besar dalam membentuk tatanan dunia baru. Ia mengkritik belum adanya inisiatif internasional yang ditawarkan Indonesia kepada dunia dalam dua tahun terakhir.
“Dalam dua tahun terakhir Indonesia belum ada inisiatif internasional apa pun yang ditawarkan kepada dunia. Ini sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Ia mendorong Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai negara kekuatan menengah dengan membangun koalisi bersama negara-negara lain yang progresif. Menurut Dino, Indonesia juga perlu meningkatkan perannya menjadi pivotal middle power yang mampu memberikan dampak nyata terhadap tatanan dunia.
“Kita harus memanfaatkan posisi kita sebagai middle power dan merintis strategi middle power dengan membangun koalisi dengan negara-negara middle power lain yang progresif,” ujarnya.
Dino menyebut Indonesia memiliki modal historis untuk memelopori gagasan tersebut, salah satunya melalui warisan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Ia menilai semangat Bandung masih relevan untuk mendorong kerja sama internasional di tengah perubahan tatanan dunia.
Baca juga: CIFP 2026: Saatnya Indonesia Kembali Menjadi Arsitek Tatanan Dunia




