Jakarta, VIVA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 ditetapkan sebesar Rp3 juta atau naik Rp682.399 dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan tersebut menggunakan formulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar perhitungan, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat upah di berbagai daerah di Jawa Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, angka Rp3 juta digunakan sebagai batas pengaman agar standar upah minimum di daerah tidak berada di bawah tingkat kebutuhan hidup layak terendah di provinsi tersebut.
"Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah safety net," ujar Kim di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
UMP Jawa Barat 2027 mengalami kenaikan 29,44 persen dari posisi 2026. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 139 ayat (1), penetapan UMP dihitung menggunakan kebutuhan hidup layak dengan rumus UM(t+1)=KHL x 70%.
Berdasarkan formulasi itu, KHL Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.248.132 dikalikan 70 persen menghasilkan Rp2.973.692,4. Angka tersebut kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 dilakukan secara bertahap. Prosesnya dimulai dari UMP, kemudian Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menurut Dedi, angka Rp3 juta menjadi jalan tengah untuk mengurangi kesenjangan upah antara wilayah dengan industri padat modal dan daerah yang banyak bergantung pada industri padat karya.
Pada 2026, UMK Kota Bekasi tercatat mencapai Rp5,9 juta, menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi dan Karawang juga memiliki tingkat upah yang relatif tinggi. Karena itu, penetapan UMP Rp3 juta tidak banyak memengaruhi daerah-daerah tersebut maupun Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah minimumnya telah berada di atas angka tersebut.
Sebaliknya, kebijakan ini berpengaruh terhadap daerah dengan UMK lebih rendah, seperti Kota Banjar sebesar Rp2,33 juta, Pangandaran sekitar Rp2,3 juta, Kuningan Rp2,4 juta, Majalengka Rp2,6 juta, serta Indramayu dan Kabupaten Cirebon sekitar Rp2,7 juta. Daerah lain yang turut disebut antara lain Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya.





