Realisasi TKD Tambahan Asahan Capai 68,76% untuk Pemulihan Pascabencana

detik.com
4 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 sebesar 68,76 persen. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, terutama dalam mengatasi gangguan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan, tambahan TKD membantu pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal setelah bencana November 2025. Taufik mengatakan pemanfaatan tambahan TKD tersebut harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata mengejar angka penyerapan anggaran.

"Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Taufik dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Taufik, pemulihan infrastruktur dibutuhkan agar mobilitas warga dan hubungan antarwilayah kembali lancar. Karena itu, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara pengeluaran diminta menyampaikan kondisi riil pelaksanaan kegiatan serta terbuka terhadap arahan dan masukan untuk menyelesaikan kendala di lapangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan mengatakan Asahan menempati peringkat keempat di Sumatera Utara dalam realisasi TKD tambahan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Maurits mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga ketepatan sasaran serta kepatuhan terhadap ketentuan. Ia juga menegaskan pesan Menteri Dalam Negeri agar anggaran penanganan bencana tidak dialihkan untuk kegiatan di luar kepentingan tersebut.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, menjelaskan evaluasi merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa pemanfaatan TKD tambahan di daerah penerima. Kehadiran tim bertujuan memastikan anggaran telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

Selain pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah diingatkan untuk aktif memublikasikan pembangunan yang didukung TKD tambahan melalui media sosial. Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran dan perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan di daerahnya.

Dari sisi pengawasan, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, yang mewakili Kaposko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Inspektur Jenderal Kemendagri, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus mengawal setiap tahapan kegiatan. Menurut Dimiyathi, pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program mencapai target yang telah ditetapkan.

Melalui evaluasi dan pengawasan tersebut, Pemkab Asahan didorong melanjutkan percepatan realisasi secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kemajuan penyerapan anggaran perlu diikuti hasil pekerjaan yang dapat digunakan masyarakat untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian pascabencana.




(akn/ega)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Serangan Fitnah ke Dasco Diduga Bermuatan Politis!
• 22 jam laluokezone.com
thumb
Kejagung Sebut UU Perampasan Aset Bisa Kejar Harta Pelaku yang Kabur
• 4 jam laluliputan6.com
thumb
Rumah Tetangganya Ikut Terdampak Renovasi, Tasya Farasya Siap Tanggung Jawab
• 8 jam lalucumicumi.com
thumb
Kemeriahan Malam Piala Citra FFI 2026
• 4 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Belanja Akhir Pekan Lebih Hemat, Cek Promo Indomaret hingga 22 November
• 14 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.