JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan tidak mempersoalkan langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Ia mengklaim telah melakukan yang terbaik selama proses penyusunan RUU Perampasan Aset.
"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habiburokhman, Jumat (20/11/2026).
Adapun ICW melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dilayangkan sebagai buntut pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pelaporan ini merupakan tindak lanjut atas somasi yang dilayangkan pada 13 November 2026 dengan tenggat waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB. Namun, somasi tersebut dinilai tidak mendapat tanggapan memadai dari DPR.




