Pengamat Politik UGM Menilai Pimpinan DPD Bisa Jadi Wapres, Sah Secara Konstitusi

jpnn.com
4 jam lalu
Cover Berita

jakarta.jpnn.com - Peluang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terbuka. 

"Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan wapres ditempatkan dari Pimpinan DPD RI yang merepresentasi daerah," jelas Arga Imawan, Pengamat Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta. 

BACA JUGA: Akademisi UNS dan Undip Ingatkan Presiden Prabowo Soal Cawapres: Salah Ambil Keputusan, Bisa Menyesal di 2029

Meskipun masih terbuka, peluang tersebut tidak mudah karena faktor kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Empat Pimpinan DPD RI yang sedang ramai dibicarakan itu adalah Ketua DPD RI, Sultan Ketua DPD RI Baktiar Najamudin, dan para wakil ketua, yakni, GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. 

BACA JUGA: Presiden Prabowo Bisa Dapat 3 Keuntungan Strategis Jika Pilih Wapres dari DPD

Mereka dianggap memiliki kompetensi untuk mendampingi Presiden Prabowo selama 3 tahun sisa pemerintahan. 

Menurut Arga, saat ini presiden sedang disibukkan oleh program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. 

BACA JUGA: GP Al Washliyah: Dasco Layak Dampingi Prabowo, Punya 5 Modal Kepemimpinan

Selain itu, Arga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap presiden sedang menghadapi tantangan. 

Dalam kondisi tersebut, Prabowo akan mencari wakil presiden yang confirm bisa membantu mewujudkan program prioritas nasionalnya.

"Pertanyaannya, apakah para pimpinan DPD RI itu memiliki kualifikasi yang bisa membantu menjalankan program dan menuntaskan hal seperti itu? Saya rasa tidak mudah," katanya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Gregorius Sahdan menjelaskan wacana bursa calon wakil presiden (cawapres) yang belakangan bergulir dinilai masih terlalu terpusat pada elite politik di Jakarta. 

Kondisi ini semestinya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan figur potensial dari daerah sebagai pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan.  

Akademisi yang akrab disapa Goris itu mengatakan bahwa karakter kepemimpinan Prabowo yang memiliki sifat yang dominan. Dalam memilih calon wakil presiden pun membutuhkan sosok penyeimbang. 

"Kita sangat membutuhkan wakil presiden yang bisa berkomunikasi dengan presiden, tidak dikendalikan oleh presiden sepenuhnya, tetapi berimbang dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden," ujar Goris.

Goris mengingatkan sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat banyak wakil presiden tangguh dari luar Jakarta maupun luar Jawa, seperti Mohammad Hatta, Adam Malik, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 

Menurut Goris, mereka memiliki karakter kepemimpinan ideologis yang kuat serta setia pada mandat konstitusi. 

Goris menjelaskan, di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang menarik pengelolaan keuangan kembali ke Jakarta, kehadiran wapres dari daerah dinilai semakin mendesak. (Jos)


Redaktur & Reporter : Ragil


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Resahkan Warga, Indekos di Banjarbaru Dirazia Satpol PP: Ditemukan Miras hingga Senjata Tajam
• 6 jam lalukompas.tv
thumb
KPK Lelang Aset Koruptor di Hakordia 2026: Ada Sepatu Gucci hingga Kacamata Prada
• 21 jam lalukumparan.com
thumb
510 Orang Jadi Korban TPPO dalam Sepekan
• 12 jam lalutvonenews.com
thumb
Inovasi Riset Berdampak, Kemenag Gelar Expo Hilirisasi dan Kemitraan PTKIN di AICIS+ 2026
• 23 jam lalurepublika.co.id
thumb
5 Kesalahan Mengatur Keuangan yang Tidak Dilakukan Orang Kaya
• 1 jam lalubeautynesia.id
Berhasil disimpan.