Semarang, VIVA - Pengamat politik senior dari Undip Semarang, Teguh Yuwono, angkat bicara terkait bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto mau nyaman dan aman, maka pilih wapres dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi.
"Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional non partai atau unsur keterwakilan daerah," Teguh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Teguh, Prabowo boleh mengambil wapres dari partai koalisi, non koalisi, atau unsur keterwakilan daerah dalam hal ini, 4 Pimpinan DPD RI. Presiden akan mengirimkan 2 nama ke MPR RI pada 25 November 2026.
"Itu hak prerogratif presiden, dalam menentukan 2 nama," paparnya.
Guru Besar yang juga Dekan Fisip Undip ini menambahkan, presiden jangan hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau non koalisi.
"Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah," kata dia.
Empat pimpinan DPD RI itu adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Empat tokoh yang mengakar di daerah, menguasai persoalan daerah dan tahu prioritas apa yang perlu disentuh saat ini.
Kalau pengin aman sampai selesai 2029, kata dia, unsur koalisi dan keterwakilan daerah lebih baik. Sebab kalau dari non koalisi resisten mendapat penolakan dari parpol pendukung di koalisi.
"Menjadi hak prerogratif itu ada di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar, yang menyebut jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden maka presiden mengusulkan dua nama," jelasnya.
Sumbernya, bisa dari tiga kluster, yaitu partai pengusung atau partai koalisi, lalu partai non koalisi. Dan non partai, bisa beradal dari unsur daerah DPD RI, gubernur atau tokoh lain.
"Namun semua bilang, diserahkan ke presiden kan," ungkapnya.
Sebenarnya, dari non koalisi pun, sebenarnya bisa diusulkan. "Misalnya Pramono Anung dan Mbak Puan Maharani dari PDIP. Namun, PDIP sendiri sudah bersikap, tetap di luar pemerintahan," katanya.
"Kalau mau jujur, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana presiden memilih figur yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu bisa dari profesional ataupun dari tokoh-tokoh daerah. Kalau mengambil dari partai pengusung apa cukup mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo?" tanyanya.





