Saran ke Prabowo soal Cawapres: Kalau Mau Aman Ambil dari Partai, Rasional Pilih Representasi

viva.co.id
4 jam lalu
Cover Berita

Semarang, VIVA - Pengamat politik senior dari Undip Semarang, Teguh Yuwono, angkat bicara terkait bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto mau nyaman dan aman, maka pilih wapres dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi.

"Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional non partai atau unsur keterwakilan daerah," Teguh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga :
Komentar Sandiaga Uno soal Isu Calon Wapres Pengganti Gibran, Singgung Nama Dasco: Bergantung Pak Prabowo
Jusuf Kalla Sentil Politisi yang Cuma Pikirkan Kekuasaan 5 Tahun, Singgung Soal Negarawan

Menurut Teguh, Prabowo boleh mengambil wapres dari partai koalisi, non koalisi, atau unsur keterwakilan daerah dalam hal ini, 4 Pimpinan DPD RI. Presiden akan mengirimkan 2 nama ke MPR RI pada 25 November 2026.

"Itu hak prerogratif presiden, dalam menentukan 2 nama," paparnya.

Guru Besar yang juga Dekan Fisip Undip ini menambahkan, presiden jangan hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau non koalisi.

"Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah," kata dia.

Empat pimpinan DPD RI itu adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Empat tokoh yang mengakar di daerah, menguasai persoalan daerah dan tahu prioritas apa yang perlu disentuh saat ini.

Kalau pengin aman sampai selesai 2029, kata dia, unsur koalisi dan keterwakilan daerah lebih baik. Sebab kalau dari non koalisi resisten mendapat penolakan dari parpol pendukung di koalisi.

"Menjadi hak prerogratif itu ada di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar, yang menyebut jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden maka presiden mengusulkan dua nama," jelasnya.

Sumbernya, bisa dari tiga kluster, yaitu partai pengusung atau partai koalisi, lalu partai non koalisi. Dan non partai, bisa beradal dari unsur daerah DPD RI, gubernur atau tokoh lain.

"Namun semua bilang, diserahkan ke presiden kan," ungkapnya.

Sebenarnya, dari non koalisi pun, sebenarnya bisa diusulkan. "Misalnya Pramono Anung dan Mbak Puan Maharani dari PDIP. Namun, PDIP sendiri sudah bersikap, tetap di luar pemerintahan," katanya.

"Kalau mau jujur, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana presiden memilih figur yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu bisa dari profesional ataupun dari tokoh-tokoh daerah. Kalau mengambil dari partai pengusung apa cukup mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo?" tanyanya.

Baca Juga :
Bareskrim Buka Suara soal Nasib Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Irjen Ahrie Sonta dalam Kasus Makar
Oleh-oleh Prabowo dari KTT ASEAN dan APEC: Penguatan Kemitraan hingga Investasi Rp1.600 Triliun
Kasus Penyadapan Prabowo oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Cs Dikembangkan ke Dugaan Makar, Ini yang Diburu Bareskrim

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Raih Piala Citra FFI, Joko Anwar Ajak Sineas Suarakan Keresahan Warga
• 13 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Gagal Menang Lagi! Mimpi Persebaya Amankan Poin Penuh di Kandang Buyar Kontra Java United: Papan Bawah Mengintai
• 3 jam laluharianfajar
thumb
Hasil Liga Voli Korea: SOOP Pecah Telur! Curi Satu Poin saat Menjamu Red Sparks
• 4 jam lalutvonenews.com
thumb
Ronaldo Gagal Penalti, Al Nassr Dibantai Al Ahli 1-3! Ambisi ke Puncak Klasemen Buyar
• 15 jam laluharianfajar
thumb
Pemprov DKI Segera Siapkan Proses Revitalisasi Tugu Kunstkring Paleis yang Terbakar
• 3 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.