Kemenkeu Terbitkan PP 4/2026, Percepat Penagihan Piutang Negara Termasuk BLBI

katadata.co.id
4 jam lalu
Cover Berita

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka jalur baru untuk mempercepat penagihan piutang negara, termasuk menuntaskan sisa hak tagih dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini berjalan alot. 

Lewat aturan anyar, negara kini bisa langsung mengambil alih aset jaminan para penunggak utang, termasuk aset terkait kasus Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik.

Landasan hukum baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Regulasi ini merombak mekanisme pendayagunaan barang jaminan agar tidak sekadar bergantung pada proses lelang.

Selama ini, penjualan aset sitaan BLBI bernilai jumbo kerap menemui jalan buntu karena sepi peminat, seperti yang terjadi pada sejumlah aset jaminan terkait utang PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto. Dengan terbitnya PP 4/2026, utang tersebut bisa dilunasi melalui skema pengambilalihan aset oleh negara untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan fasilitas umum.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menegaskan akan mengawal eksekusi aturan ini dengan memperkuat pengawasan dan kerja sama lintas lembaga. 

“DJKN terus berupaya memperkuat kerja sama antarinstansi, mengoptimalkan pertukaran data dan informasi, serta memanfaatkan teknologi agar pengurusan piutang negara semakin efektif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum,” kata Evita dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (21/11).

Ia mengatakan, penagihan piutang negara bukan pekerjaan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan. Strategi yang ditempuh pun disesuaikan dengan kondisi penanggung utang serta status hukum dan fisik dari aset yang dijaminkan.

Setelah aset jaminan resmi beralih status menjadi kekayaan negara, pemerintah sudah menyiapkan beberapa opsi pemanfaatan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.06/2020 yang telah diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022 serta PMK Nomor 170 Tahun 2023, aset-aset tersebut tidak melulu harus dijual.

Pemerintah dapat menyewakan aset sitaan itu, menetapkannya sebagai aset operasional kementerian atau lembaga, hingga menghibahkannya kepada pemerintah daerah agar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Adapun, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebelumnya menyatakan belum menerima penyerahan aset sitaan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. 

Aset berupa lahan seluas sekitar 124 hektare di Karawang, Jawa Barat, tersebut masih berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Direktur Utama LMAN Meirijal Nur mengatakan instansinya belum mendapatkan penugasan untuk mengelola aset tersebut. Meski demikian, LMAN menyatakan siap menerima pengelolaan apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya. 

"Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN, ya, karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini," kata Meirijal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11).

Meirijal mengatakan, LMAN tidak membedakan aset berdasarkan siapa pihak yang sebelumnya memiliki atau berkaitan dengan aset tersebut. Lembaganya akan mengoptimalkan aset negara yang dipercayakan untuk dikelola. 

"Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, dan kita akan terima itu dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara," katanya.

Adapun, aset Tommy Soeharto yang disita negara berkaitan dengan utang PT Timor Putra Nasional (TPN) dalam kasus BLBI. Pemerintah menyita aset tersebut pada 2021 setelah upaya penagihan kewajiban kepada negara tidak membuahkan penyelesaian. 

Total kewajiban PT TPN kepada pemerintah mencapai sekitar Rp 2,61 triliun. Penyitaan dilakukan terhadap empat bidang tanah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan luas keseluruhan sekitar 124 hektare. 

Keempat bidang tanah tersebut berada di Desa Kamojing, Kalihurip, dan Cikampek Pusaka. Aset tersebut terdaftar atas nama PT KIA Timor Motors dan PT Timor Industri Komponen.  

Setelah disita, pemerintah berupaya menjual aset tersebut melalui mekanisme lelang. Namun, hingga Januari 2024, DJKN mencatat sudah tiga kali melelang aset tersebut sejak 2022 tanpa mendapatkan pembeli. 

Aset Dilelang tapi Belum Terjual 

Pada lelang pertama 12 Januari 2022, pemerintah menetapkan harga limit sebesar Rp 2,42 triliun. Karena tidak laku, harga tersebut diturunkan menjadi Rp 2,15 triliun pada lelang kedua. 

Pemerintah kembali menurunkan harga limit menjadi Rp 2,064 triliun pada lelang ketiga yang berlangsung 17 Juni 2022. Namun, upaya tersebut juga belum berhasil menarik pembeli. 

Saat itu, DJKN mengidentifikasi tingginya harga dan anggapan bahwa aset tersebut merupakan barang bermasalah sebagai sejumlah faktor yang membuat calon pembeli enggan mengikuti lelang.  

Dengan belum diserahkannya aset tersebut kepada LMAN, pengelolaannya masih berada di DJKN. Sementara itu, LMAN saat ini mengelola 335 aset negara hingga November 2026 yang berasal dari sejumlah sumber, antara lain bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BLBI, bank dalam likuidasi, dan bekas Pertamina.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Victor Osimhen Siap Buka Pembicaraan Transfer dengan Manchester United
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Kesaksian Penumpang Dengar 2 Kali Ledakan Sebelum KA Siantar Tabrak Minibus
• 22 jam laludetik.com
thumb
Siap Laporkan Ahmad Assegaf, Tasya Farasya Murka Ungkap Kejanggalan saat Pembangunan Rumah: Seperti Asal-asalan
• 11 jam lalugrid.id
thumb
Kereta Tabrak Angkot hingga Terbakar, Terseret Sejauh 500 Meter | KOMPAS SIANG
• 8 jam lalukompas.tv
thumb
Sudaryono: Pemenuhan Gizi Anak Tak Cukup Mengandalkan Program MBG
• 4 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.